80% Responden Kecam Buku Pelajaran Jepang Belokkan Sejarah

Pemerintah Jepang setujui edisi baru buku pelajaran sejarah yang menyamarkan tulisan tentang kekerasan tentara Jepang dalam Perang Dunia ke-2, hal tersebut mengundang ketidakpuasan keras rakyat berbagai negara Asia. Survei yang dilakukan  China Global Television Networks (CGTN) terhadap netizen di seluruh dunia menunjukkan bahwa sekitar 82,45% responden global mengecam keras sikap dan perbuatan pemerintah Jepang mengenai sejarah agresinya.

Dilaporkan, edisi baru buku pelajaran sejarah yang dirilis oleh pemerintah Jepang tersebut mengandung banyak tulisan yang tidak sesuai dengan fakta, termasuk menyangkal isu perekrutan paksa wanita penghibur atau Jugun Ianfu pada masa pemerintahan kolonialnya. Seputar hal tersebut, sekitar 95,35% responden global menentang keras hal tersebut, dan mengimbau pemerintah Jepang untuk menghormati fakta dasar sejarah, serta menunjukkan bahwa perbuatan apapun yang mencoba menutupi dan memperindah sejarah agresinya patut diwaspadai. Netizen CGTN menyatakan, “Negara yang pernah melakukan genosida modern harus menuliskan fakta ke dalam bukunya berdasarkan undang-undang internasional, sejarah harus ditulis sesuai fakta, bukannya ditentukan oleh editor.”

Dalam survei tersebut, sekitar 91,82% responden global mengatakan, Jepang harus berbicara dan bertindak dengan sangat berhati-hati dalam masalah buku pelajaran sejarah, karena dirinya pernah melancarkan perang agresi terhadap negara lain. Sebanyak 90,26% responden mengatakan bahwa pemerintah Jepang harus meminta maaf dan memberikan ganti rugi seputar perekrutan paksa wanita penghibur dan tenaga kerja. Netizen CGTN berkomentar, “Jepang harus belajar pada Jerman, mengakui semua kekejaman perangnya, membayar ganti rugi kepada Tiongkok, Filipina dan Korea Selatan, serta mengakui semua kejahatannya dalam buku pelajaran.”

Dalam survei tersebut, 89,19% responden mengatakan, pemerintah Jepang berkali-kali menyetujui buku pelajaran yang dengan sengaja mengedit dan memperindahkan kejahatannya, hal tersebut telah menjadi masalah prinsipal politik penting yang mempengaruhi hubungan antara Jepang dan Asia. Sejumlah 69,47% responden mengatakan bahwa masalah sejarah telah menjadi halangan besar bagi Jepang untuk memperoleh kepercayaan masyarakat internasional. Warganet menunjukkan, “Sejarah negara manapun harus menaati hukum alam, jika tidak, akan mengakibatkan kesalahan yang tak habisnya bahkan agresi lagi.”

Survei tersebut dilakukan di platform-platform CGTN versi bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Arab dan Rusia, dengan dipartisipasi 7.431 responden.