Penyangkalan Filipina terhadap “Gentlemen’s Agreement” Tidak Miliki Kredibilitas

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro, pada hari Sabtu lalu (27/4) mengklaim bahwa sejak tahun 2022 pemerintah Filipina periode saat ini berkuasa, Kementerian Pertahanan Filipina tidak tahu dan tidak pernah mencapai persetujuan intern apapun dengan Tiongkok terkait persengketaan Laut Tiongkok Selatan (LTS). Ini adalah penyangkalan kembali Filipina terhadap “Gentlemen’s Agreement” antara Tiongkok dan Filipina mengenai masalah Terumbu Ren’ai Jiao, melanjutkan penyangkalan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dan Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Ano sebelumnya.

Di hadapan moralitas dan fakta, Filipina tidak bisa menyangkalnya. Terumbu Ren’ai Jiao adalah terumbu yang tidak berpenghuni di Kepulauan Nansha Tiongkok. Deklarasi Perilaku Berbagai Pihak di LTS yang ditandantangani Tiongkok dengan negara-negara ASEAN termasuk Filipina dengan jelas menentukan untuk memelihara keadaan “tidak berpenghuni dan tidak berfasilitas” di pulau dan terumbu di LTS. Pada tanggal 9 Mei 1999, kapal perang Filipina “Sierra Madre” mogok secara ilegal di Terumbu Karang Ren’ai. Setelah pihak Tiongkok melayangkan teguran serius, Filipina berkali-kali berkomitmen akan menarik kapal perangnya tersebut, serta menyatakan tidak akan menjadi negara pertama yang melanggar Deklarasi Perilaku Berbagai Pihak di LTS. Namun 25 tahun telah berlalu, Filipina masih belum menarik kapal perang yang mogok tersebut.

Pada masa pemerintahan Duterte Filipina, demi mengontrol situasi LTS secara stabil, Tiongkok dan Filipina mencapai “Gentlemen’s Agreement” terkait masalah Terumbu Ren’ai Jiao. Pihak Filipina berkomitmen untuk tidak mengantarkan bahan konstruksi ke kapal perang itu lagi. Pihak Tiongkok bertolak dari kemanusiaan, menjalankan peraturan khusus sementara terhadap pengiriman keperluan sehari-hari Filipina ke kapal perang tersebut. “Gentlemen’s Agreement” bukan persetujuan rahasia, juga tidak berhubungan dengan kedaulatan dan pendirian masing-masing.

Dari bulan Juni 2022 sejak pemerintah Filipina saat ini berkuasa, hingga bulan Februari 2023, badan-badan terkait Tiongkok dan Filipina selalu menaati kesepakatan ini.

Mengapa pemerintah Filipina saat ini melanggar komitmennya dan berkali-kali mengirim bahan konstruksinya kepada kapal perang yang mogok secara ilegal di Terumbu Ren’ai Jiao? Sebuah penjelasan yang mungkin adalah, kondisi kapal perang yang rusak ini tidak optimis, maka Filipina terus memprovokasi Tiongkok, dan menjadi “penjahat” yang melanggar komitmennya. Satu sebab lainnya adalah, di latar belakang AS  g memperlakukan Tiongkok sebagai “saingan strategis yang terbesar”, Filipina berniat memperkokoh kapal perang  yang mogok tersebut dan mewujudkan pendudukan permanen terhadap Terumbu Ren’ai Jiao dengan bantuan kekuatan AS. Untuk ini, Filipina dengan tak segan-segan ingin menjadi pion AS untuk mengintervensi urusan regional.

“Jika tidak ada di samping meja makan, maka ada di atas menu makan”. Di mata AS hanya ada kepentingannya sendiri. Seiring dengan pelanggaran yang dilakukan AS dengen menempatkan rudal balistik jarak menengah di Filipina, situasi ketegangan regional akan diperuncing lebih lanjut.