Pernyataan Bersama Tiongkok-Prancis mengenai Situasi Timur Tengah

Dalam rangka memenuhi undangan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping mengadakan kunjungan kenegaraan ke Prancis dari tanggal 5 hingga 7 Mei 2024. Kedua kepala negara bertukar pendapat secara mendalam mengenai situasi Timur Tengah:

Pertama, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok dan Prancis berupaya bersama mencari solusi konstruktif berdasarkan hukum internasional, untuk mengatasi tantangan dan ancaman yang dihadapi keamanan dan kestabilan internasional.

Kedua, Tiongkok dan Prancis mengecam segala tindakan yang melanggar hukum kemanusiaan internasional, termasuk segala tindakan kekerasan teroris dan serangan sembarangan terhadap penduduk sipil. Kedua negara menegaskan kembali kebutuhan mutlak untuk melindungi penduduk sipil di Gaza berdasarkan hukum. Kedua kepala negara menentang serangan Israel terhadap Rafah, dan berpendapat bahwa aksi tersebut akan mengakibatkan musibah kemanusiaan yang lebih besar, serta menentang relokasi paksa penduduk Palestina.

Ketiga, kedua kepala negara menekankan bahwa hal yang paling urgen saat ini adalah segera mewujudkan gencatan senjata berkelanjutan, menjamin pasokan bantuan kemanusiaan dan melindungi penduduk sipil di Jalur Gaza. Selain itu, mereka juga mengimbau untuk segera membebaskan seluruh sandera tanpa syarat, menjamin akses kemanusiaan, memenuhi kebutuhan pengobatan dan kebutuhan kemanusiaan lainnya, dan menaati hukum internasional untuk seluruh tahanan. Mereka mengimbau untuk segera melaksanakan resolusi terkait PBB, khususnya resolusi nomor 2712, nomor 2720 dan nomor 2728 Dewan Keamanan PBB. Inilah satu-satunya cara untuk menjamin perdamaian dan keamanan semua orang, serta menjamin agar orang Palestina maupun Israel tidak kembali mengalami penderitaan setelah serangan 7 Oktober 2023.

Keempat, kedua kepala negara mengimbau untuk membuka semua jalur dan lintasan perbatasan yang diperlukan secara efektif, agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke seluruh Jalur Gaza dengan cepat, aman, berkelanjutan dan tanpa hambatan. Kedua kepala negara juga menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi upaya kemanusiaan internasional.

Kelima, kedua kepala negara mengimbau berbagai pihak untuk tidak mengambil tindakan sepihak yang dapat memperburuk ketegangan situasi, dan oleh karenanya mengecam kebijakan Israel yang melanggar hukum internasional dengan membangun tempat permukiman, kebijakan tersebut akan menjadi hambatan besar bagi perdamaian abadi dan kemungkinan pembentukan negara Palestina yang kuat secara teritorial di masa depan. Mereka menekankan, tata kelola masa depan Gaza tidak dapat terlepas dari penyelesaian politik konflik Palestina-Israel yang menyeluruh berdasarkan Solusi Dua Negara.

Keenam, kedua kepala negara mengimbau untuk menghidupkan kembali proses politik dengan cara yang tegas dan tak dapat diubah, melaksanakan Solusi Dua Negara, menjamin Israel dan Palestina hidup bertetangga dan berdampingan secara damai dan aman dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama, serta membentuk negara Palestina yang dapat hidup, merdeka, dan memiliki kedaulatan. Kedua kepala negara menegaskan kembali solusi tersebut, dan menyatakan bahwa inilah jalan satu-satunya untuk menanggapi keinginan rasional rakyat Palestina-Israel terhadap perdamaian dan keamanan abadi.

Ketujuh, kedua kepala negara menyatakan keprihatinan mereka atas eskalasi situasi, dan mengimbau untuk menghindari keguncangan kawasan. Tiongkok dan Prancis sedang bersama mitra lainnya mendorong peredaan situasi, serta mengimbau berbagai pihak untuk menahan diri.

Kedelapan, Tiongkok dan Prancis menegaskan kembali untuk mendorong penyelesaian politik dan diplomatik masalah Nuklir Iran. Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA ) yang dicapai pada tahun 2015 merupakan hasil penting diplomasi multilateral. Kedua negara memperhatikan risiko eskalasi situasi, menegaskan kembali pentingnya bekerja sama dengan IAEA dan mendorong upaya diplomasi, serta berupaya memelihara sistem non proliferasi internasional dan mendorong perdamaian dan kestabilan kawasan Timur Tengah.

Kesembilan, kedua kepala negara menekankan pentingnya kebebasan pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden, dan mengimbau untuk segera menghentikan serangan terhadap kapal sipil, menjaga keamanan maritim dan perdagangan global, serta mencegah ketegangan situasi dan risiko kemanusiaan dan lingkungan .

Kesepuluh, kedua kepala negara mengimbau untuk menaati gencatan senjata Olimpik selama Olimpiade dan Paralimpiade Musim Panas 2024. Gencatan senjata Olimpik mengimbau berbagai pihak untuk menghentikan tindakan permusuhan selama Olimpiade. Seiring dengan semakin parahnya konflik dan ketegangan situasi, gencatan senjata adalah peluang untuk menyelesaikan konflik secara permanen dengan sepenuhnya menghormati hukum internasional.