Daerah Administrasi Khusus Makau Tentang Tegas Laporan Kongres AS Seputar Makau

Baru-baru ini, Komisi Eksekutif Kongres AS untuk Tiongkok (CECC) mengeluarkan laporan tahunan 2023 yang sebagian isinya melontarkan tuduhan palsu terhadap isu pemeriksaan dan peninjauan Komite HAM PBB (United Nations Human Rights Committee) terhadap Makau, serta masalah perevisian UU Keamanan Nasional. Pada hari Minggu kemarin (12/5), pemerintah Daerah Administrasi Khusus Makau menyatakan penentangan tegas atas hal tersebut.

Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Makau menyatakan, pada bulan Juli tahun 2022, pihaknya telah menerima pemeriksaan dan peninjauan dari Komite HAM PBB seputar implementasi pasal-pasal terkait “Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik”, di samping menyampaikan kesimpulan dari peninjauan serta memberikan sejumlah saran, Komite HAM PBB juga menyambut baik pemerintah daerah khusus untuk mengambil tindakan legislasi dan kebijakan di bidang terkait, serta mengapresiasi dialog konstruktif antara Komite HAM PBB dengan pemerintah daerah khusus. Laporan AS tersebut secara berat sebelah mengutip kesimpulan peninjauan Komite HAM PBB, hal tersebut merupakan perbuatan pengutipan di luar konteks yang tidak terpuji.

Revisi UU Keamanan Nasional yang dilakukan pemerintah Daerah Khusus Makau secara luas mereferensi pengalaman legislasi dari bidang hukum terkait, sepenuhnya mempertimbangkan tradisi legislatif dan keadaan riil Makau, dan dengan ketat mematuhi Konvensi HAM Internasional. Pekerjaan penjagaan keamanan nasional dilakukan secara ketat berdasarkan peraturan hukum dan prosedur hukum, tidak hanya mencegah dan memberantas kejahatan yang merugikan keamanan nasional, tapi juga melindungi hak dan kebebasan dasar warga Makau.

Pemerintah Daerah Khusus Makau menekankan bahwa pihaknya berharap, Kongres AS dan komite terkait dapat menghormati kenyataan, menghapus prasangka, dan berhenti melakukan intervensi terhadap urusan intern Daerah Administrasi Khusus Makau dengan HAM sebagai alasan.