Tiongkok Tidak Terima Saran dan Tindakan Apa Pun yang Berdasarkan pada Putusan Ilegal Arbitrase Laut Tiongkok Selatan

Seminar internasional "Review of The South China Sea Arbitration Award" diadakan pada hari Kamis kemarin (6/6) di Qingdao, Provinsi Shandong. Para pakar dan cendekiawan dari dalam dan luar negeri Tiongkok mengadakan pembahasan mendalam dari sudut hukum internasional terhadap masalah arbitrase Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Putusan Arbitrase LTS keliru mengidentifikasi fakta, serta keliru menafsirkan dan menerapkan Konvensi Hukum Laut PBB, sehingga memicu refleksi kalangan hukum internasional. Pengadilan arbitrase secara keliru menyangkal bahwa Tiongkok memiliki kedaulatan dan hak maritim Tiongkok atas kepulauan LTS secara keseluruhan, dan bersikeras menentukan status hukum dan hak maritim pulau dan terumbu karang yang dipilih oleh Filipina. Sehubungan dengan hal tersebut, Dirjen Departemen Perjanjian dan Hukum Kementerian Luar Negeri Tiongkok Ma Xinmin, dalam seminar tersebut menunjukkan bahwa kepulauan lepas pantai negara-negara daratan merupakan wilayah nasional mandiri yang diakui oleh hukum internasional. Atas dasar tersebut, status hukum keseluruhan kepulauan lepas pantai dan hak-hak maritimnya merupakan hukum kebiasaan internasional yang telah lama ditetapkan sebelum “Konvensi Hukum Laut PBB” dikeluarkan, merupakan hal yang tidak diatur oleh Konvensi dan terus disesuaikan oleh hukum kebiasaan internasional. Hendaknya menghormati penuh aturan hukum kebiasaan internasional selain Konvensi, menghormati penuh kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi negara-negara daratan yang memiliki kepulauan lepas pantai, dan benar-benar menjaga otoritas hukum maritim internasional serta keadilan internasional.

Arbitrase LTS yang diprakarsai secara sepihak oleh Filipina pada tahun 2013 pada dasarnya adalah lelucon politik yang disamarkan sebagai undang-undang. Tiongkok selalu berpendapat bahwa putusan Arbitrase LTS adalah ilegal dan tidak sah, dan tidak akan menerima pendapat atau tindakan apa pun berdasarkan keputusan tersebut. Pada seminar tersebut, para ahli dan cendekiawan melakukan pembahasan mengenai legitimasi, efektivitas dan dampak negatif dari arbitrase LTS.