Kantor Dewan Negara untuk Urusan Taiwan menggelar jumpa pers pada hari Rabu kemarin (12/6). Dalam kesempatan itu, ada wartawan yang mengatakan, Departemen Pertahanan Taiwan baru-baru ini menyebut, asal Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) menyerang kapal dan pesawat militer yang menjalankan tugas atau fasilitasnya, atau didapati bahwa pesawat dan kapal Daratan Tiongkok yang memasuki wilayah udara dan perairan Daerah Taiwan dalam radius 12 mil laut tanpa izin, maka pihaknya akan memerintahkan pelaksanaan “hak membela diri” untuk melakukan “pembalasan untuk membela diri”.
Menanggapi pertanyaan komentar dari wartawan tersebut, Jubir Kantor Dewan Negara untuk Urusan Taiwan, Chen Binhua menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah Tiongkok, dan sama sekali tidak memiliki “hak untuk membela diri”. Otoritas Partai Demokratik Progresif (DPP) berangan-angan untuk menetapkan “larangan dan batasan” terhadap aksi adil Tiongkok untuk membela kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, hal ini sama dengan tidak tahu diri. Tiongkok dengan serius memperingatkan pihak penguasa DPP agar tidak bermain api. Jika tidak, mereka akan mengalami kegagalan total.
Diberitakan, Dewan Taiwan untuk Urusan Daratan sebelumnya berkoar, jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Taiwan membenarkan kebijakan Lai Ching-te terkait hubungan lintas Selat, dan menentang Daratan Tiongkok melalukan apa yang disebut sebagai “penindasan terpadu” terhadap Taiwan. Menanggapi klaim tersebut, Chen Binhua menyatakan, pidato Lai Ching-te pada tanggal “20 Mei” sepenuhnya berisi “kemerdekaan Taiwan”, dan telah menimbulkan kekhawatiran berbagai kalangan masyarakat Taiwan terhadap situasi Selat Taiwan yang cenderung terus memanas dalam waktu empat tahun ke depan. Chen Binhua menunjukkan, Lai Ching-te beserta otoritas DPP nekat mempertahankan posisi “kemerdekaan Taiwan”, menantang prinsip Satu Tiongkok, menghasut konfrontasi masyarakat kedua tepi Selat, dan berimajinasi mewujudkan “kemerdekaan Taiwan” dengan mengandalkan kekuatan asing, atau mengusahakan kemerdekaannya dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Posisinya tersebut dengan serius bertentangan dengan aspirasi arus utama masyarakat Taiwan, dengan serius mensabotase perdamaian dan kestabilan Selat, dan hanya akan membawa malapetaka bagi masyarakat Taiwan. Jika mereka bertindak nekat, pasti akan membakar diri dan menjadi bumerang bagi diri sendiri.
Chen Binhua menyatakan, yang perlu ditunjukkan ialah, semua tindakan pembalasan yang diterapkan pihak Daratan hanya ditujukan kepada kekuatan separatis “kemerdekaan Taiwan” dan kekuatan intervensi eksternal, tidak akan ditujukan kepada masyarakat luas Taiwan. Masyarakat daerah Taiwan diharapkan dapat berpegang teguh pada nilai-nilai luhur kebangsaan, bertindak sesuai dengan tren sejarah, menyadari bahaya ekstrem kekuatan separatis “Kemerdekaan Taiwan”, dengan tegas memboikot dan menentang berbagai perilaku separatis dan campur tangan asing, serta dengan tindakan nyata menjaga perdamaian dan kestabilan Selat Taiwan dan kesejahteraannya sendiri.
Chen Binhua menunjukkan, pihak otoritas DPP melakukan desinisisasi secara besar-besaran, mengeluarkan apa yang disebut sebagai kebijakan reformasi pendidikan dan kurikulum yang sengaja mendistorsi sejarah Tiongkok, berniat jahat memisahkan koneksi historis antara kedua tepi Selat, menyesatkan pikiran generasi muda Taiwan, menghasut permusuhan, dan merusak perdamaian lintas Selat. Tindakan tersebut telah menanam risiko ketegangan yang sangat berbahaya terhadap situasi di kawasan Selat.
“Negara Tiongkok sangat indah dan beragam, yang tidak terdapat di buku pelajaran Taiwan dapat ditemukan di Daratan Tiongkok. Kami menyambut saudara-saudara setanah air Taiwan, khususnya kaum muda berkunjung ke Daratan untuk menghayati pesona kebudayaan Tionghoa, serta mencari akar budayanya, mempelajari ilmu yang tidak didapatkan di Taiwan,” tutur Chen Binhua.