Menanggapi tindakan AS yang belakangan ini memasukkan tiga perusahaan Tiongkok ke dalam daftar sanksi dengan alasan “kerja paksa Uighur”, Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian, di depan jumpa pers rutin hari Rabu kemarin (12/06) mendesak AS untuk segera menghentikan fitnahnya terhadap Tiongkok, dan mencabut sanksi sepihak yang dikenakannya kepada perusahaan Tiongkok. Tiongkok akan terus mengambil tindakan untuk menjaga hak dan kepentingan sah perusahaan Tiongkok.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS baru-baru ini memasukkan tiga perusahaan Tiongkok ke dalam "daftar entitas" berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur (UFLPA), melarang impor dari ketiga perusahaan Tiongkok tersebut. Dalam jumpa pers rutin hari Rabu (12/06) kemarin, wartawan menanyakan komentar pihak Tiongkok terhadap hal tersebut.
Menjawab pertanyaan wartawan, Lin Jian mengatakan, pihak AS kembali merekayasa dan menyebarluaskan kebohongan terkait Xinjiang, dan menjatuhkan sanksi ilegal terhadap perusahaan Tiongkok dengan kedok HAM, Tiongkok menentang dan mengecam keras hal tersebut.
Li Jian menyatakan, pembangunan Xinjiang disaksikan oleh seluruh dunia, kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap Xinjiang pun telah diterima dengan baik di sana. Tiongkok telah berulang kali membuktikan bahwa apa yang disebut sebagai “kerja paksa” dan “genosida ras” sepenuhnya adalah kebohongan abad yang direkayasa oleh AS untuk mengacaukan Xinjiang, memfitnah Tiongkok dan menindas Tiongkok, hal itu telah terungkap oleh kenyataan dan kebenaran. AS yang kembali mengenakan sanksi dan memasukkan perusahaan Tiongkok ke dalam daftar entitasnya telah dengan serius merugikan ketertiban normal pasar, dengan serius melanggar peraturan perdagangan internasional serta norma dasar hubungan internasional, hakikatnya ialah berniat untuk merealisasi “pengangguran paksa” di Xinjiang, serta merugikan hak untuk hidup, kesempatan kerja dan hak berkembang masyarakat Xinjiang, usahanya untuk “menghambat Tiongkok dengan Xinjiang” telah terungkap jelas.
Lin Jian menunjukkan, masalah HAM dalam negeri AS sangat serius, jika AS sungguh-sungguh memperhatikan masalah HAM, seharusnya mereka dengan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah-masalah dalam negerinya sendiri seperti diskriminasi ras, kekerasan senjata dan maraknya narkoba, bukannya mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan dengan sewenang-wenang mengenakan sanksi.