Kemenlu Tiongkok: Harapkan UE Bersama Tiongkok Berikan Kontribusi Positif bagi Usaha HAM Internasional

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian, hari Selasa kemarin (18/6) memperkenalkan keadaan terkait Dialog HAM Tiongkok-Uni Eropa (UE). Lin Jian menyatakan, Tiongkok berharap, UE dapat berjalan searah dengan Tiongkok, menjunjung komunikasi dan kerja sama bukannya konfrontasi dan penindasan, diharapkan UE dapat bersama dengan Tiongkok memberikan kontribusi positif bagi usaha HAM internasional.

Pada tanggal 13 hingga 17 Juni lalu, Tiongkok dan UE menggelar dialog HAM putaran baru di Tiongkok. Menurut informasi, dalam dialog putaran ini, Tiongkok secara keseluruhan memperkenalkan jalur, konsep dan prestasi pembangunan HAM Tiongkok, serta pendirian Tiongkok dalam tata kelola HAM global. Tiongkok juga telah mengajukan representasi serius terhadap pernyataan yang berhubungan dengan Tiongkok dalam Laporan Tahunan UE tentang Demokrasi dan HAM Global 2023, serta Laporan Tahunan tentang Hong Kong dan Makau yang dirilis belakangan ini. Menanggapi tuduhan tidak benar yang dilontarkan pihak UE mengenai prosedur peradilan, hukuman mati, hak buruh, isu agama dan etnis, Tiongkok dengan tegas membantahnya berdasarkan bukti dan fakta. Tiongkok juga menunjukkan masalah-masalah HAM serius yang ada di negara-negara UE seperti diskriminasi ras, pelanggaran hak-hak pengungsi dan imigran, pembatasan kebebasan berbicara, kebencian agama, ketidakadilan peradilan, dan kekerasan terhadap perempuan, menuntut agar UE dengan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah tersebut.

Kedua pihak sepakat bahwa dialog yang diadakan kali ini tulus dan mendalam, serta bermanfaat untuk meningkatkan rasa saling pengertian, kedua pihak berharap dapat melakukan kerja sama di bidang HAM multilateral yang meliputi hak-hak ekonomi, sosbud, wanita, anak-anak, penyandang disabilitas dan lain sebagainya.

Lin Jian menegaskan bahwa Tiongkok bersedia melakukan pertukaran HAM dan kerja sama dengan UE atas dasar kesetaraan dan saling menghormati, meningkatkan rasa saling pengertian dan rasa saling percaya, memperluas konsensus, mengatasi perselisihan, dan mencapai kemajuan bersama. Selain itu, Tiongkok juga menentang tegas politisasi dan standar ganda dalam isu HAM, menentang pemaksaan pola negara terhadap negara lain, menentang pemanfaatan isu HAM untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, serta menentang “diplomasi mikrofon” dalam platform multilateral.