Tiongkok Terbitkan Pedoman Menghukum Separatis "Taiwan Merdeka"

Pada tanggal 21 Juni, sebuah dokumen peradilan terkait Taiwan yang dirilis TIongkok telah menarik perhatian seluruh dunia. Dokumen yang berjudul ‘Pedomen tentang menghukum kaum separatis “Taiwan Merdeka” yang melakukan kejahatan pemisahan negara dan menghasut pemisahan negara’ mulai berlaku pada hari yang sama. Opini publik internasional menyatakan bahwa ini adalah salah satu tindakan paling keras yang diambil Tiongkok terhadap kekuatan "Taiwan Merdeka", yang bertujuan untuk mengekang aktivitas separatis "Taiwan Merdeka" dan menjaga persatuan nasional.

Menggunakan cara peradilan pidana untuk menghukum penjahat yang memecah belah negara dan menjaga kepentingan inti negara merupakan praktik umum berbagai negara di dunia. Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, dan pemerintah pusat Tiongkok mutlak tidak mengizinkan kekuatan separatis "Taiwan Merdeka" memisahkan Taiwan dari Tiongkok dengan nama atau cara apa pun. Menghukum " Taiwan Merdeka" atas kejahatannya adalah hal yang wajar, masuk akal dan sah, dan merupakan tindakan Tiongkok untuk menjaga kedaulatan nasional, persatuan dan keutuhan wilayah.

Menurut Undang-Undang Anti-Pemisahan, Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok, Hukum Acara Pidana Republik Rakyat Tiongkok dan undang-undang lainnya serta interpretasi peradilan yang relevan, Pedoman ini memperjelas standar dan norma prosedur untuk menghukum  para pelaku kekerasan "Taiwan Merdeka"yang memecah belah negara dan menghasut kejahatan pemisahan negara, memberikan panduan dan dasar hukum untuk penanganan kasus secara hukum. Diantaranya, bagi kejahatan pemisahan negara, hukuman maksimum adalah hukuman mati; para pendukung "Taiwan Merdeka" yang melakukan kejahatan pemisahan negara atau menghasut kejahatan pemisahan negara akan mengusut tanggung jawabnya  seumur hidup menurut hukum setelah lembaga investigasi mengajukan kasus untuk penyelidikan, atau pengadilan rakyat menerima kasus ini. Bagi anasir  separatis "Taiwan Merdeka" yang keras kepala, dapat dilakukannya pengadilan in-absentia. Sementara itu, "Pedoman" memberikan peluang bagi mereka yang rela melepaskan pendirian separatisnya terhadap "Taiwan Merdeka" dan tidak kembali  melakukan aktivitas separatis, serta aktif menghilangkan dampak buruknya.

Para analis berpendapat, bahwa peraturan ini mencerminkan kebijakan kriminal yang menggabungkan keringanan hukuman dengan tingkat kekekerasan dan mencerminkan keadilan serta kemanusiaan dalam supremasi hukum Tiongkok.  

Para aktivis “Taiwan Merdeka” diminta untuk tidak mengambil risiko apa pun, menyadari situasi ini sedini mungkin dan mundur dari tepi jurang. Sementara itu untuk kekuatan eksternal diminta untuk selekasnya menarik kembali “tangan hitam” mereka ke Selat Taiwan. Segala upaya untuk menantang kedaulatan nasional dan integritas wilayah Tiongkok akan sia-sia belaka dan akan dihukum berat.