Laporan “Pembantahan Kembali terhadap Kasus Arbitrase LTS” Dirilis, Pemerintah Tiongkok Tolak Putusan Ilegal Pengadilan Arbitrase

Laporan “Pembantahan Kembali terhadap Kasus Arbitrase Laut Tiongkok Selatan (LTS)” yang disusun bersama oleh Pusat Penelitian Laut Huayang, Institut LTS Tiongkok, dan Komunitas Hukum Internasional Tiongkok dirilis pada Kamis hari ini (11/7).

Laporan tersebut telah memilah inti perselisihan terkait LTS, serta melakukan analisa dan membantah isu sejumlah masalah yurisdiksi atas putusan kasus arbitrase Laut Tiongkok Selatan, masalah interpretasi hukum dan penerapannya pada permasalahan pencarian fakta putusan arbitrase mengenai isu-isu seperti hak bersejarah, pulau lepas pantai di negara daratan, status pulau, dan lain sebagainya, serta masalah keterwakilan pengadilan arbitrase, lebih lanjut mengungkapkan kekeliruan putusan arbitrase dan kerusakannya terhadap supremasi hukum internasional.

Laporan menegaskan kembali pendirian Tiongkok dalam kasus arbitrase serta putusan arbitrase, yaitu pemerintah Tiongkok “tidak berpartisipasi dan menolak” tindakan Filipina yang menyalahgunakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan inisiatif arbitrase sepihak yang dilakukan oleh Filipina dengan mengabaikan pendirian konsisten Tiongkok yang dijunjung Tiongkok dalam mengelola perbedaan dan menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi; pemerintah Tiongkok tidak akan mengakui putusan ilegal yang dikeluarkan pengadilan arbitrase, serta menolak berbagai anjuran dan aksi berdasarkan putusan arbitrase tersebut.