Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menjawab pertanyaan wartawan soal pengesahan AS terhadap RUU Promosi Resolusi atas Disput Tibet-Tiongkok dalam jumpa pers hari Sabtu (13/7).
Pada hari Jumat (12/7) waktu setempat, Presiden AS Joe Biden menandatangani apa yang disebut RUU Promosi Resolusi atas Disput Tibet-Tiongkok. RUU tersebut menggembar-gemborkan konsep apa yang disebut “Kawasan Tibet Raya” Klik Dalai Lama, meminta pemerintah AS dan “koordinator khusus urusan Tibet” menyerang balik “informasi palsu terkait Tibet” yang disampaikan oleh pemerintah Tiongkok. Biden dalam sebuah pernyataannya menyebut bahwa RUU tersebut tidak mengubah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah bipartisan AS dalam jangka panjang, yakni mengakui Daerah Otonom Tibet dan daerah Tibet lainnya sebagai sebagian wilayah Tiongkok.
Menanggapi hal itu, Tiongkok menyatakan bahwa RUU Promosi Resolusi atas Disput Tibet-Tiongkok bertentangan dengan posisi dan komitmen konsisten pemerintah AS, melanggar patokan pokok hubungan internasional, secara kasar mengintervensi urusan intern Tiongkok, secara serius merugikan kepentingan pihak Tiongkok, dan telah menyampaikan sinyal keliru serius kepada kekuatan “Tibet Merdeka”. Tiongkok menyatakan tentangan tegas atas hal ini, dan telah menyampaikan pernyataan serius kepada pihak AS.
Kami mendesak AS mengambil tindakan nyata dan menaati komitmennya bahwa Tibet adalah sebagian wilayah Tiongkok dan tidak mendukung “kemerdekaan Tibet”, serta tidak mengimplementasi RUU tersebut. Jika AS bertindak nekat, Tiongkok pasti akan mengambil langkah yang tegas dan kuat untuk menlindungi kedaulatan teritorial, serta keamanan dan kepentingan pembangunan nasional.