Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian, pada hari Rabu kemarin (14/08) menyatakan, negara mana pun tidak boleh menyebut diri sebagai guru HAM, apalagi membahayakan kepentingan negara lain dengan dalih “mendorong demokrasi dan HAM”.
Situs web Kementerian Luar Negeri Tiongkok baru-baru ini merilis laporan berjudul “Segala Perbuatan dan Wajah Asli Dana Nasional AS untuk Demokrasi (NED)”. Lin Jian mengatakan, dengan sejumlah fakta, laporan tersebut mengungkap kebenaran yang disembunyikan NED dengan dalih “mendorong demokrasi dan HAM”.
Dikatakannya, fakta-fakta ini termasuk menghasut revolusi warna, menggulingkan kekuasaan negara lain, bersekongkol dengan kekuatan lain mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menghasut perpecahan dan konfrontasi untuk merusak kestabilan negara lain, membuat informasi palsu untuk mengelabui dan mengganggu opini umum, serta melakukan intervensi dengan dalih “kegiatan akademik”. Di antaranya termasuk mendukung kekuatan separatis “Kemerdekaan Taiwan”, menghasut “Kemerdekaan Xinjiang”, “Kemerdekaan Hong Kong” dan “Kemerdekaan Xizang (Tibet)”, serta merencanakan kegiatan subversif yang bertujuan merusak keamanan politik dan kestabilan sosial Tiongkok.