Pusat Studi Hukum WTO Universitas Ilmu Pengetahuan Politik dan Hukum Tiongkok Analisis Kebijakan Subsidi Industri UE

Pusat Studi Hukum WTO Universitas Ilmu Politik dan Hukum Tiongkok (CUPL), hari Rabu kemarin (21/8) memublikasikan artikel yang bertajuk “Kebijakan Subsidi Industri ‘Tiga Sektor Baru’ yang Diterapkan UE atas Nama Transformasi Hijau”, dari sisi perkembangan sejarah melakukan analisa dan memilah kebijakan “tiga sektor baru” UE, secara komprehensif mengungkap gambaran lengkap tentang tindakan UE terkait dan inti dari kebijakan subsidi yang diterapkan UE atas nama transformasi hijau.

Tanggal 20 Agustus lalu, Komisi Eropa mengungkapkan keputusan terakhir investigasi anti subsidi (AS689) yang ditujukan kepada mobil listrik penumpang buatan Tiongkok, dan mengenakan pajak anti subsidi sebesar 17%-36,3% terhadap perusahaan ekspor Tiongkok (tarif terhadap Tesla sebesar 9%). Kasus tersebut secara terang-terangan diumumkan oleh Ketua Komisi Eropa  Ursula von der Leyen dalam pidatonya yang disampaikan tanggal 13 September tahun 2023, bertujuan untuk menciptakan ruang bagi transformasi dan perkembangan industri mobil listrik buatan UE, dan secara langka menetapkan kasus tersebut secara independen pada 4 Oktober 2023. Masyarakat internasional menaruh perhatian besar atas hal tersebut, sejumlah negara anggota UE, organisasi dan perusahaan industri mobil, wadah pemikir, dan cendekiawan turut menyatakan bahwa anti subsidi kali ini merupakan tindakan proteksionisme sejati yang dikerahkan atas nama “perdagangan adil”.

Sebenarnya, tindakan UE tersebut bertujuan untuk merebut dominasi dalam babak baru permainan global dalam menghadapi perubahan iklim dan mencapai transformasi hijau. Beberapa tahun yang lalu, sejumlah negara turut menjadikan “tiga sektor baru” (produk fotovoltaik, mobil listrik dan baterai lithium) sebagai prioritas perkembangan industri, dan UE merupakan salah satu kelompok yang tipikal. Selain mengecam keras subsidi yang diberikan UU Pengurangan Inflasi AS, UE juga menguatkan subsidi terhadap “tiga sektor barunya” sendiri. Khususnya seusai “Kesepakatan Hijau Eropa” yang dipublikasikan oleh Komisi Eropa pada tahun 2019, pihak UE mulai fokus pada transformasi hijau, dengan sekuat tenaga mendorong perkembangan industri energi baru seperti “tiga sektor baru”. Tahun 2020, Komisi Eropa mengeluarkan “Strategi Baru Industri Eropa”, di mana dengan jelas menunjukkan akan memberikan investasi dan dukungan dana terhadap transformasi hijau industri. Sebenarnya, tujuan UE untuk mempercepat perkembangan industri energi baru seperti “tiga sektor baru” tidak hanya untuk mewujudkan target pembangunan berkelanjutan PBB, namun lebih untuk meningkatkan daya saing global industri UE, mengupayakan status kepemimpinan dunianya, dan memberikan sejumlah besar kebijakan subsidi industri dalam proses tersebut.

Artikel tersebut menunjukkan bahwa selain dengan sekuat tenaga mengembangkan dan memberikan subsidi kepada industri “tiga sektor baru”, UE juga melakukan tindakan pembatasan diskriminatif terhadap produk “tiga sektor baru” negara lain, dan tujuan aslinya patut diperhatikan! Dalam kasus investigasi anti subsidi yang dilakukan oleh UE terhadap mobil listrik buatan Tiongkok, Tiongkok telah mengajukan teguran atas legitimasi tujuan investigasi yang dilancarkan oleh Komisi Eropa berdasarkan wewenangnya, dan menganggap tindakan tersebut bertolak dari tujuan politik serta tindakan proteksionisme.

Seusai keputusan terakhir investigasi anti subsidi Komisi Eropa terhadap mobil listrik buatan Tiongkok terungkap, Jubir Kementerian Perdagangan Tiongkok sekali lagi menunjukkan bahwa investigasi anti subsidi yang dilancarkan oleh UE terhadap mobil listrik buatan Tiongkok telah lebih dahulu menetapkan konklusi, dalam berbagai tahap investigasi sama-sama melanggar prinsip yang dijanjikannya, yakni “objektif, adil, non-diskriminatif dan transparan”, tidak sesuai dengan peraturan WTO, dan merupakan tindakan “persaingan tidak sehat” yang dilakukan atas nama “persaingan sehat”. Keputusan akhir tersebut tidak menerima anjuran Tiongkok, masih mempertahankan perbuatan salahnya, mengenakan tarif yang tinggi, dan memberikan perlakukan yang berbeda pada berbagai jenis perusahaan Tiongkok dengan menggunakan cara sampling, dan mendistorsi hasil investigasi. Keputusan akhir tersebut dikeluarkan berdasarkan “kenyataan” yang ditetapkan secara sepihak oleh UE, bukan kenyataan yang diakui bersama oleh kedua belah pihak.