Tiongkok Tanggapi Pembuangan Air Limbah Nuklir Fukushima Jepang

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning dalam jumpa pers hari Jumat kemarin (23/8) menanggapi pembuangan air limbah nuklir Fukushima Jepang yang sudah berlangsung selama satu tahun hingga 24 Agustus.

Mao Ning mengatakan, dalam masalah pembuangan air limbah radioaktif nuklir Fukushima, semakin terbuka dan transparan Jepang, maka semakin pula akan meredakan kecemasan masyarakat internasional. Tiongkok sekali lagi mendesak Jepang agar dengan sungguh-sungguh merespons keprihatinan masyarakat di dalam dan luar negeri, benar-benar memikul tanggung jawab dan kewajibannya.

Mengenai himbauan pihak Jepang terkait pencabutan larangan impor produk laut Jepang, Mao Ning mengatakan, Jepang secara sepihak memulai pembuangan air limbah nuklir ke laut dan mengalihkan risikonya ke seluruh dunia tanpa melakukan konsultasi sepenuhnya dengan negara-negara di sekitar. Tingkah laku Jepang tersebut telah melanggar komitmennya, sangat tidak bertanggung jawab, juga tidak sesuai dengan hukum internasional dan cara yang tepat untuk menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga. Tiongkok selalu menentangnya dengan tegas, dan telah berkali-kali melayangkan keprihatinannya yang serius kepada Jepang. Berbagai negara termasuk Tiongkok telah mengambil tindakan antisipasi dan mitigasi relevan seperlunya untuk menjaga keamanan bahan makanan dan kesehatan rakyatnya, hal ini sepenuhnya adil, rasional dan esensial.

“Tiongkok dan Jepang kini memelihara konsultasi mengenai masalah pembuangan air limbah nuklir Fukushima.” Mao Ning menegaskan, dalam masalah tersebut, semakin terbuka dan transparan Jepang, semakin pula akan meredakan kecemasan masyarakat internasional. “Tiongkok sekali lagi mendesak Jepang untuk dengan sungguh-sungguh menanggapi keprihatinan masyarakat di dalam dan luar negeri, benar-benar melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya, secara menyeluruh berkoordinasi dalam pembentukan mekanisme pengawasan internasional yang independen dan berlaku dalam jangka panjang, dengan melibatkan semua pihak pemangku kepentingan, terutama negara-negara di sekitarnya.