Jubir Kemenlu Tiongkok Mao Ning, pada hari Senin kemarin(9/9) menyatakan, apa yang disebut sebagai ‘Peringatan Bisnis Hong Kong Versi Terbaru’ yang dikeluarkan AS telah memfitnah Undang-Undang Keamanan Hong Kong tanpa alasan dan mencoreng lingkungan perdagangan Hong Kong, Tiongkok menentang tegas dan mengecam keras hal tersebut.
Pada tanggal 6 September lalu, apa yang disebut sebagai ‘Peringatan Bisnis Hong Kong Versi Terbaru’ yang dikeluarkan pemerintah AS menyatakan, Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dan Peraturan Perlindungan Keamanan Negara Hong Kong yang berlaku dari bulan Maret lalu telah lebih lanjut melanggar kebebasan dan HAM Hong Kong, dan aktivitas bisnis perusahaan AS di Hong Kong semakin menghadapi risiko yang sama seperti di Daratan Tiongkok.
Menanggapi hal tersebut, Mao Ning menyatakan, setelah Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dan Peraturan Perlindungan Keamanan Negara dirilis, tata hukum dan lingkungan perdagangan Hong Kong menjadi semakin baik, landasan kemakmuran dan stabilitas Hong Kong dalam jangka panjang pun lebih lanjut diperkukuh.
“Menurut laporan terbaru yang dikeluarkan pemerintah SAR Hong Kong pada paruh pertama tahun ini, jumlah perusahaan lokal yang baru terbentuk dan perusahaan asing yang baru terdaftar di Hong Kong sama-sama mencetak rekor tertinggi dalam sejarah. Laporan Tahunan Daya Saing Global Tahun 2024 menunjukkan, daya saing Hong Kong menduduki peringkat kelima di dunia. Jumlah investasi asing langsung yang ditarik Hong Kong menduduki peringkat keempat di dunia, Hong Kong menjadi ekonomi perdagangan komoditas terbesar ke-10 di dunia. AS harus menghormati kenyataan, menghormati kedaulatan Tiongkok dan supremasi Hong Kong, serta berbicara dan bertindak hati-hati dalam masalah terkait Hong Kong,” tutur Mao Ning.