Pada tanggal 22 September waktu setempat, Pertemuan Puncak Masa Depan PBB yang diselenggarakan selama dua hari dibuka di Marbes PBB di New York. Pertemuan tersebut meluluskan dokumen “Kontrak Masa Depan” dan dokumen tambahannya, untuk lebih lanjut mengembangkan kerangka multilateralisme, menyesuaikan diri dengan perkembangan di masa depan, serta berupaya membangun sebuah dunia yang aman, damai, adil, setara, inklusif, berkelanjutan dan makmur.
“Kontrak Masa Depan” serta dokumen tambahannya yaitu “Kontrak Digital Global” dan “Deklarasi Generasi Mendatang” berkaitan dengan lima bidang, antara lain pembangunan berkelanjutan dan penggalangan dana pembangunan, perdamaian dan keamanan internasional, kerja sama iptek, inovasi dan digital, pemuda dan generasi mendatang, serta reformasi tata kelola global, dokumen tersebut memaparkan pendirian bersama komunitas internasional, sekaligus memberikan pedoman bagi tata kelola dan pembangunan global.
Ketua Majelis Umum PBB ke-79 Philémon Yang dalam upacara pembukaan menyatakan, “Kita sedang berdiri di persimpangan transformasi, menghadapi tantangan yang belum pernah ada dalam sejarah, perlu mengambil tindakan yang kolektif. “Kontrak Masa Depan” tidak hanya menghadapi krisis saat ini, tapi juga meletakkan dasar untuk tata tertib global yang berkelanjutan, adil dan damai”. Ia menekankan, tantangan ada bersama peluang, dan masa depan berada di tangan masing-masing.
Sekjen PBB Antonio Gutteres dalam pidatonya menyatakan, dunia ini sedang mengalami masa bergejolak dan trasnformasi, perlu mengambil langkah pertama yang definitif untuk memperbarui dan mereformasi kerja sama internasional. “Saya mengimbau pertemuan kali ini untuk mempertimbangkan reformasi yang lebih mendalam, berdasarkan nilai-nilai Piagam PBB, membuat lembaga-lembaga global menjadi lebih sah, adil dan efektif,” tuturnya.
Sidang Majelis Umum PBB ke-79 dibuka di New York pada tanggal 10 September lalu. Pertemuan Puncak Masa Depan adalah pertemuan tingkat tinggi terpenting yang menjadi sorotan selama sidang Majelis Umum PBB, sekitar 130 kepala negara dan pemimpin pemerintah menghadiri pertemuan puncak tersebut.