AS Berencana Larang Penggunaan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Tiongkok dalam Mobil Terhubung

Pada tanggal 23 September waktu setempat, setelah Departemen Perdagangan AS mengusulkan untuk melarang mobil terhubung dan mobil self-driving AS menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang dikembangkan oleh Tiongkok, opini internasional mempertanyakan dan mengkritik hal tersebut. Sekjen Asosiasi Kendaraan Berpenumpang Tiongkok (CPCA) Cui Dongshu mengatakan, perangkat lunak dan perangkat keras Tiongkok di bidang mobil terhubung diproduksi secara massal dan sesuai dengan standar internasional, rantai produksi dan rantai pasokan Tiongkok juga adalah yang paling aman dan efektif. “Perintah pelarangan” baru AS ini adalah sebuah kesalahan yang serius, dan sebenarnya merupakan upaya “pelepasan keterkaitan” lebih lanjut yang akan mendatangkan lebih banyak ketidakpastian kepada industri mobil global.

Jika dilihat lebih mendalam, di balik hal itu terdapat niat politik. Profesor Universitas Hubungan Luar Negeri Tiongkok (CFAU) Li Haidong menganalisa, memasukkan aktivitas ekonomi normal ke dalam keranjang “keamanan nasional” adalah pendekatan yang selalu dilakukan politikus AS untuk mencoreng dan menindas Tiongkok, juga merupakan modus mereka untuk membuat konsensus anti-Tiongkok dalam masyarakat, dan tujuannya adalah untuk membuka jalan untuk kebijakan selanjutnya yang lebih ekstrim terhadap Tiongkok.

Selain itu, CNN mencatat bahwa waktu pengumuman larangan AS kali ini membuat orang penasaran. Seiring dengana mendekatnya pemilu, pertarungan antara kedua partai AS semakin sengit, dan menunjukkan sikap keras terhadap Tiongkok menjadi alat tawar-menawar untuk menarik perhatian. AS adalah negara kuat tradisional dalam industri mobil. Industri mobil bukan saja masalah ekonomi, tapi juga masalah politik bagi AS. Terlebih lagi, beberapa “negara bagian mengambang” di mana pekerja otomotifnya terpusat, menjadi sasaran utama dua partai AS untuk bersaing merebutkan suara. Peningkatan penindasan yang dilakukan pemerintah AS terhadap industri mobil Tiongkok kali ini juga memiliki unsur politik pemilu.

Fakta kembali membuktikan, memutuskan rantai industri dengan perintah eksekutif tidak akan berhasil, terutama di bidang mobil terhubung cerdas di mana rantai industri global berintegrasi secara mendalam.

“Bukan Tiongkok yang melanggar peraturan perdagangan, melainkan AS yang membuat strategi yang salah.” Ini adalah opini ekonom terkenal AS, yang juga Mantan Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Presiden AS, Joseph Stiglitz. Menurut rencana, pemerintah AS memiliki 30 hari untuk menerima penilaian masyarakat terhadap “perintah pelarangan” tersebut. Mereka seharusnya mendengarkan tuntutan industri dan suara rasional di dalam negerinya, dan segera menghentikan tindakan yang merugikan orang lain dan juga tidak menguntungkan diri sendiri. Tiongkok pasti akan dengan tegas memelihara hak dan kepentingannya sendiri yang sah. Industri mobil Tiongkok mengandalkan inovasi iptek dan keamanan untuk memenangkan pasar. Pihak AS sebaiknya jangan menggunakan caranya sendiri untuk berspekulasi mengenai Tiongkok.