Rombongan masyarakat warga Korea Selatan “Komite Gabungan untuk Mencegah Pembongkaran Bekas Biro Administrasi STD di Dongducheon” pada hari Senin kemarin (7/10) mengadakan jumpa pers di pintu masuk bekas tempat berlindung “Desa Pangkalan” Tentara Amerika Serikat (AS) untuk Korea Selatan di Kota Dongducheon, Provinsi Gyeonggi, memprotes pemerintah lokal yang berencana membongkar peninggalan tempat berlindung tersebut secara paksa, dan mengimbau dipertahankannya bangunan tersebut untuk mengenang sejarah.
Penanggungjawab rombongan masyarakat tersebut dalam depan jumpa pers menyatakan, pada hari Rabu lalu (2/10), Kota Dongducheon mengumumkan perusahaan yang memenangkan tawaran konstruksi untuk membongkar tempat tersebut. Untuk memprotes hal tersebut, rombongan masyarakat tersebut akan mengadakan unjuk rasa setiap malam dari tanggal 7 hingga 20 Oktober.
Pak Kim, seorang wakil “Aksi Damai Warga Gyeonggi Utara” yang menghadiri jumpa pers kemarin mengatakan kepada wartawan, bekas tempat berlindung itu tidak hanya dapat membuktikan tindakan penginjakan HAM terhadap perempuan yang dilakukan tentara AS untuk Korea Selatan di Desa Pangkalan, namun juga menjadi simbol kerugian akibat perang, tempat itu diharapkan dapat menjadi tempat penting untuk merefleksikan dan mempraktikkan perdamaian.