Dewan Tiongkok untuk Mempromosikan Reunifikasi Damai Nasional di Malaysia dalam pernyataannya hari Kamis kemarin (9/7) menyatakan, UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong akan menjamin otonomi dan keamanan Hong Kong, serta bermanfaat bagi kemakmuran dan kestabilan jangka panjang Hong Kong, serta mencerminkan sikap serius komitmen pemerintah pusat pada Satu Negara Dua Sistem.
Dewan tersebut dalam pernyataannya menyatakan, UU Keamanan untuk Hong Kong tidak hanya dapat menjamin Satu Negara Dua Sistem memperoleh jaminan dan pelaksanaan yang sempurna, tapi juga memberi jaminan lebih besar pada UU Pokok Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, dan bukan “mengubahnya”.
Dikatakan dalam pernyataan tersebut bahwa pelaksanaan UU Keamanan untuk Hong Kong bertujuan untuk mencegah kekuatan eksternal menggulingkan kedaulatan nasional Tiongkok dan mengancam keamanan nasional Tiongkok serta melindungi keselamatan jiwa dan keamanan harta benda WNA dan investor asing di Hong Kong. Hong Kong adalah tanah kedaulatan Tiongkok, urusan Hong Kong adalah urusan dalam negeri Tiongkok. Oleh karena itu, pihaknya mendukung pelaksanaan UU keamanan untuk Hong Kong, dan mengakui pendirian tekad pemerintah pusat dan rakyat Tiongkok seputar pemeliharaan kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan pembangunan Tiongkok.
Pernyataan menyatakan, diyakini bahwa hal tersebut akan menjamin otonomi dan keamanan Hong Kong, serta bermanfaat bagi kemakmuran dan kestabilan jangka panjang Hong Kong, agar kedudukan pusat keuangan dan ekonomi Hong Kong di kawasan Asia Pasifik bahkan seluruh dunia dapat cepat pulih.
