Pada hari Selasa (1/9) waktu setempat, Duta Besar Tiongkok untuk Filipina Huang Xilian dalam wawancara dengan media Filipina sempat menjawab pertanyaan pembawa acara. Ia memuji pemerintah Filipina telah menjalankan kebijakan luar negeri yang independen, dan ini menunjukkan bahwa semua proyek perusahaan Tiongkok di Filipina yang terkait akan terus berjalan mulus tanpa dipengaruhi oleh kekuatan eksternal.
Pembawa acara mengatakan, pihaknya memperhatikan bahwa AS baru-baru ini mengumumkan akan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan dan individu Tiongkok yang terlibat dalam pembangunan di Kepulauan Nansha. Juru bicara Kantor Kepresidenan Filipina Harry Roque baru saja mengatakan bahwa kepentingan nasional Filipina terletak pada penyelesaian semua mega proyek, maka semua proyek yang dikerjakan perusahaan Tiongkok di Filipina yang terkait akan terus berjalan. Presiden Filipina Rodrigo Duterte tidak akan mematuhi instruksi pihak AS karena Filipina adalah negara yang merdeka, bukan negara yang tergantung pada kekuatan eksternal. Apa komentar Anda mengenai hal ini?
Huang Xilian mengatakan bahwa belum lama lalu, Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Perdagangan AS mengumumkan pihaknya akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan dan individu Tiongkok yang terlibat dalam pembangunan Kepulauan Nansha dengan alasan "berpartisipasi dalam militerisasi Laut Tiongkok Selatan" dan "berpartisipasi dalam kegiatan ilegal di Laut Tiongkok Selatan", Tiongkok dengan tegas menentang hal ini. Perusahaan dan individu Tiongkok berpartisipasi dalam pembangunan di negara dirinya sendiri adalah urusan dalam batas kedaulatannya, tindakan ini masuk akal, legal, dan tiada yang dapat dikritik. Tindakan AS sebenarnya mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan memprovokasi hubungan antara Tiongkok dan negara-negara regional lain, tetapi pihak AS melakukan tindakan tersebut dengan alasan melindungi keamanan di kawasan Laut Tiongkok Selatan, ini sangat absurd dan tidak masuk akal.
Tiongkok telah memperhatikan pernyataan juru bicara Istana Kepresidenan Filipina atas nama Presiden Duterte, yang menekankan bahwa Presiden Duterte menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas merdeka yang berpusat pada kepentingan nasional Filipina.
Presiden Filipina Duterte memprioritaskan realisasi pemulihan ekonomi, pemeliharaan dan perbaikan kesejahteraan rakyat dan menjalankan kebijakan luar negeri yang independen berdasarkan kepentingan nasional, ini sesuai dengan kepentingan mendasar Filipina dan rakyat Filipina, dan patut dihargai.
