Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini nasionalisme vaksin Covid-19 semakin meningkat. Istilah nasionalisme vaksin merujuk pada situasi ketika suatu negara ingin mengamankan stok vaksin demi kepentingan warga negaranya sendiri.
Oleh sebab itu, Jokowi menyerukan penolakan terhadap nasionalisme vaksin. Sebab, saat pandemi melanda, vaksin merupakan barang publik.
"Saat ini kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral,” ujar Jokowi memberikan sambutan pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 negara-negara Developing Eight (D-8) secara virtual pada Kamis (8/4/2021).
"D-8 harus terus mendorong akses yang adil terhadap vaksin. Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis," lanjutnya.
Menurut Presiden, di saat pandemi, vaksin Covid-19 adalah barang publik global. Sehingga, dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua.
Artinya, kapasitas produksi harus digandakan dan tidak boleh ada pembatasan, baik produksi maupun distribusi vaksin.
“Di sinilah D-8 bisa berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi,” ungkap Jokowi.
Ia menyebutkan, sejumlah negara, termasuk Indonesia, kini sedang mengembangkan produksi vaksin sendiri. Oleh karena itu, D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin Covid-19 ke depannya.
