Pemerintah Jepang pada 13 April 2021 mengumumkan rencana untuk secara sepihak membuang air limbah radioaktif nuklir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima ke laut. Dikabarkan, aksi pembuangan ini akan dimulai pada dua tahun kemudian, dan akan berlangsung 20 sampai 30 tahun. Menghadapi tentangan keras masyarakat internasional mengenai keputusan tersebut, pemerintah Jepang tidak hanya tidak mencari cara yang lebih baik untuk penyelesaian masalah ini, malah menggembar-gemborkan bahwa bahaya air limbah radioaktif nuklir tidak besar, bahkan dengan tak segan-segan mengangggarkan dana dalam jumlah besar untuk mempercantik kecelakaan nuklir dan menepis bahaya kebocoran radiao aktif nuklir.
Pada tahun 2012, pemerintah Jepang mendirikan Badan Rekonstruksi yang khusus bertanggung jawab atas pembangunan kembali daerah bencana, dan setiap tahun memberikan dana hubungan masyarakat (humas) untuk mempercantik dampak kecelakaan nuklir. Belakangan ini, media Jepang mengungkapkan bahwa Badan Rekonstruksi Jepang membayar 1 miliar Yen Jepang kepada Dentsu Group, perusahaan terbesar Jepang di bidang humas untuk mempercantik dampak kecelakaan nuklir mulai dari tahun 2018 sampai 2020. Sedangkan ongkos humas tahun 2021 adalah dua kali lipat jumlah total ongkos tiga tahun yang lalu, mencapai 2 miliar Yen Jepang. Meskipun bagaimana digunakannya pertambahan biaya ini masih belum diumumkan, namun komentator umum percaya bahwa penambahan anggaran ini adalah persiapan Jepang untuk menanggapi penentangan terhadap pembuangan air limbah radioaktif nuklir PLTN Fukushima.
Sebenarnya, justru pada hari yang sama pemerintah Jepang secara resmi memutuskan membuang air limbah radioaktif nuklir ke laut, Badan Rekonstruksi Jepang juga merilis poster dan video yang berisi citra kartun elemen radioaktif tritium, menggambar tritium menjadi citra maskot yang tidak berbahaya, demi mencuci otak warga Jepang. Namun sesudah citra kartun ini diumumkan segera memicu reaksi tentangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Warga Jepang dari berbagai tempat termasuk penduduk Fukushima juga mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan pemerintah tersebut, mereka menuntut pemerintah mendengarkan opini publik dan tidak memulai pembuangan air limbah nuklir ke laut.
Keputusan pemerintah Jepang tidak hanya memicu ketidakpuasan warga Jepang, tapi juga dikecam keras rakyat, pemerintah negeri lain serta organisasi internasional. Pemerintah Jepang menjadi sinonim yang tidak bertanggung jawab.
Mengenai masalah “kerusakan citra”, pemerintah Jepang tidak hanya mawas diri dari masalah pembuangan air limbah radioaktif nuklir ke laut yang tidak disetujui masyarakat internasional, sebaliknya menganggap ini disebabkan kegagalan manajemen risiko", karena mereka tidak mendapatkan pemahaman publik.
Untuk itu, pemerintah Jepang mengadakan sidang khusus untuk membahas "manajemen risiko" pada 16 April lalu. Pada kesempatan itu, Kepala Sekretariat Kabinet Jepang Katsunobu Kato menyatakan bahwa untuk mendapat pengertian masyarakat, akan meningkatkan anggaran terhadap "manajemen risiko", artinya, Jepang akan membayar lebih banyak uang untuk melakukan humas atau PR mengenai pembuangan air limbah radioaktif nuklir PLTN Fukushima。
Alih-alih menabah anggaran belanja untuk penyelesaian masalah air limbah nuklir, pemerintah Jepang malah mengalokasi dana dalam jumlah besar untuk mengelakkan tanggung jawabnya, hal ini telah memicu ketidakpuasan luas banyak netizen, para netizen bertanya kenapa Jepang tidak menggunakan uang ini untuk membangun lebih banyak barel untuk memuat air limbah nuklir?
Peristiwa nuklir PLTN Fukushima merupakan kecelakaan nuklir level tertinggi dalam International Nuclear Incident Classification Standard (INES), yaitu level ke-7. Kebocoran nuklir ini mengakibatkan banyak material radioaktif dirembes dari PLTN Fukushima. Untuk mendinginkan inti reaktor yang meltdown, Perusahaan Tokyo Electric Power terus menyuntikkan air ke dalamnya. Ditambah lagi air hujan, air tanah berkontak atau mengalir melalui reaktor nuklir, sehingga air tersebut tentenunya mengandung banyak bahan radioaktif, dan ini sama sekali tidak sama dengan air limbah yang dibuangkan oleh PLTN yang beroperasi normal .
Dikabarkan, mengenai bagaimana menyelesaikan air limbah radioaktif nuklir Fukushima, dalam laporan yang diserahkan oleh Jepang kepada IAEA ditunjukkan bahwa pemerintah Jepang pernah merencanakan lima pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini, masing-masing ialah memompa air limbah itu ke bawah tanah, membuangnya ke laut, melepaskannya dengan penguapan, melepaskannya dengan dielektrolisis menjadi hidrogen, serta memperpadat dan menguburnya di bawah tanah.
Akhirnya, pemerintah Jepang memilih cara yang paling sederhana dan biayanya paling rendah, yaitu langsung membuangnya ke laut, dengan pendekatan ini hanya makan 91 bulan dan 3,4 miliar Yen Jepang akan menyelesaikan kekhawatiran yang begitu besar, ditambah sejumlah "biaya hubungan masyarakat" yang murah untuk masalah opini publik, pemerintah Jepang pastilah suka cara ini.
Namun bagaimana pun air limbah itu tetap adalah air limbah radioaktif nuklir. Walaupun pemerintah Jepang bersikeras mengklaim bahwa pembuangan air itu "sesuai dengan standar pembuangan aman", hal itu sedikit pun tidak bisa menutupi kesalahannya yang nekat membuang air limbah radioaktif ke laut tanpa mengindahkan kepentingan segenap umat manusia.
Menanggapi keputusan Jepang yang hendak membuang air limbah radioaktif nuklir ke laut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian dalam jumpa pers rutin menyatakan, 10 tahun sudah lewat sejak kecelakaan nuklir PLTN Fukushima terjadi pada 2011, namun pemerintah Jepang masih belum menemukan cara yang efektif untuk mencegah air radioaktif nuklir merusak lingkungan ekologi di sekitarnya, malah secara sepihak Jepang merencanakan membuang air radioaktif nuklir ke laut. Masyaakat tidak melihat Perusahaan Tokyo Electric Power menarik pelajaran dari kecelakaan ini, tapi terus mendengar laporan yang diumumkan oleh media Jepang mengenai tindakan jeleknya dalam manajemen tenaga nuklir, dan menyembunyikan, melaporkan informasi palsu, dan merusak informasi asli. Jepang dengan tidak segan-segan mengeluarkan biaya dalam jumlah sangat besar untuk propaganda kepada luar negeri, namun negeri ini malah hitung punya hitung ketika menangani pembuangan air limbah radioaktif nuklir. Tingkah lakunya tersebut tidak hanya akan merusak reputasinya, tapi juga akan mengundang kecaman dari keadilan dan hati nurani masyarakat internasional. Jepang harus memikul akibat serius atas kerusakannya terhadap kepentingan publik seluruh umat manusia.
Ketika Jepang mengeluarkan keputusan pembuangan air limbah radioaktif nuklir ke laut, justru pada saat film Godzilla ditayangkan di seluruh dunia. Apa yang tercermin dari kisah tentang seekor dinosaurus raksasa yang bermutasi secara genetik yang terkena dampak uji coba nuklir kemudian menghancurkan Tokyo 60 tahun yang lalu justru memcerminkan ketakutan Jepang terhadap bahaya nuklir, karena Jepang adalah negeri satu-satunya di dunia kami yang pernah mengalami serangan bom nuklir.
Namun sampai hari ini, sesudah 10 tahun terjadinya kecelakaan nuklir PLTN Fukushima, tindakan Jepang yang secara sepihak memberikan keputusan yang melepaskan "monster" menghancurkan dunia penuh dengan ironi.
