Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini mengumumkan mengundang pihak Taiwan berpartisipasi dalam apa yang disebut sebagai ‘KTT Demokrasi’. Mendukung kekuatan ‘Taiwan Merdeka’ dengan alasan demokrasi. Tindakan yang diambil AS itu telah mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok, melanggar prinsip Satu Negara Dua Sistem, menghasut konfrontasi dan separatisme, ini merupakan perusakan terbesar terhadap nilai demokrasi. Tiongkok menentang tegas hal ini.
Prinsip Satu Tiongkok adalah patokan hubungan internasional yang diakui komunitas internasional. Kecuali sebagai bagian dari Tiongkok, Taiwan tidak mempunyai kedudukan lain dalam hukum internasional. AS mencoba menghindari pembatasan hukum internasional dan mendukung anasir separatis Taiwan dengan nama demokrasi, hal ini hanya membuat dunia melihat lebih jelas bahwa apa yang disebut sebagai demokrasi hanyalah alat AS untuk menekan negara lain dan membuat politik grup.
Menurut laporan yang dikeluarkan Pusat Riset Pew, mayoritas orang AS sangat kecewa terhadap sistem politik negaranya sendiri, hanya 17 persen orang AS yang berpendapat bahwa demokrasi AS patut dipelajari. Menurut sebuah laporan tahunan terkait, AS untuk pertama kalinya tercantum dalam daftar nama ‘Negara yang Mengalami Regresi Demokrasi’.
Demokrasi gaya AS tidak mendatangkan rasa puas dan kebahagiaan kepada rakyat AS, juga dicurigai oleh komunitas internasional. kegagalan tentara AS di Afghanistan dan kesakitan rakyat Afghanistan telah menjadi contoh kegagalan demokrasi gaya AS di luar negeri.
Dapat diperkirakan, meskipun mengibarkan bendera ‘KTT Demokrasi’, AS juga tidak akan dapat mengontrol hak untuk mendefinisikan dan menilai demokrasi, tidak dapat menduduki posisi tinggi budi pekerti, namun justru akan mengungkapkan kemunafikan dan standar ganda demokrasi gaya AS, yang membuat dunia kembali melihat sebuah lelucon politik.
