Ketua Partai Demokrat Jepang Yukio Hatoyama kemarin (16/9) secara resmi terpilih sebagai perdana menteri baru Jepang. Dengan demikian, terwujudlah pula "pergantian pemerintahan" yang dicita-citakan partai tersebut selama bertahun-tahun. Yukio Hatoyama bahkan menyebut hari itu sebagai "fajar Jepang yang baru". Akan tetapi, para analis umumnya berpendapat bahwa bagaimana menyelesaikan resesi ekonomi Jepang dalam jangka panjang, masalah-masaslah sosial yang bertimbun-timbun, serta hubungan Jepang-AS dan hubungan dengan negara-negara Asia, semuanya adalah tantangan serius bagi Partai Demokrat yang tidak berpengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selama kampanye pemilu, Partai Demokrat berjanji akan berupaya membangun Jepang menjadi negara yang benar-benar didominasi rakyat. Akan tetapi, setelah Partai Demokrat naik panggung, rakyat Jepang mulai memperlakukan komitmen Partai Demokrat dengan kepala dingin.
Hasil jajak pendapat yang dilakukan Harian Asahi Shinbun belum lama berselang menunjukkan, 46% responden berpendapat, bahwa pergantian pemerintahan tidak mungkin mengubah politik Jepang, hanya 25% responden menyatakan bahwa pergantian pemerintahan akan menguntungkan politik Jepang berkembang ke arah yang baik. Angka itu menunjukkan bahwa harapan rakyat Jepang terhadap Partai Demokrat sudah luntur. Dalam penanggapan masalah resesi ekonomi, Partai Demokrat yang tidak berpengalaman berkuasa sampai sekarang belum mengajukan taktik yang jelas. Selain itu, pemerintah baru yang dipimpin Partai Demokrat akan menghadapi pula masalah-masalah restrukturisasi ekonomi, reformasi perpajakan, reformasi pengobatan dan asuransi hari tua, serta pembagian kekuasaan daerah dan perbaikan struktur penduduk. Untuk menuaikan komitmennya kepada rakyat dan memperkokoh kekuasaan, Partai Demokrat harus mengemukakan tindakan-tindakan yang benar-benar efektif di bidang ekonomi. Untuk itu, Yukio Hatoyama menyatakan, kabinetnya akan pertama-tama melaksanakan kebijakan-kebijakan yang meningkatkan pendapatan keluarga, antara lain, pemberian subsidi pengasuhan anak-anak dan pembatalan tarif pajak sementara bensin. Mengenai sumber keuangan untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu, Yukio Hatoyama menyatakan akan berusaha menghemat belanja.
Mengenai hubungan Jepang-AS, Partai Demokrat Jepang dalam "Konvensi Pemerintahan" yang diluncurkannya selama kampanye pemilu mengajukan gagasan tentang pembinaan hubungan erat dan setara dengan AS. Partai Demokrat mengajukan pula perlunya "memperbaiki kesepakatan status Jepang-AS", dan mengevaluasi ulang "masalah tentara dan pangkalan AS di Jepang". Selain itu, perkataan Yukio tentang "melepaskan diri dari AS dan bergabung dalam Asia" dalam kampanye pemilu lebih-lebih menarik perhatian luas masyarakat internasional. AS juga menunjukkan sikap waspada. Bagaimana mengusahakan posisi inisiatif dalam penanganan hubungan Jepang-AS, adalah tantangan serius bagi kekuasaan baru Yukio.
Di bidang diplomasi, tantangan yang dihadapi pemerintah baru Yukio Hatoyama ialah bagaimana menangani hubungannya dengan negara-negara Asia.
Dewasa ini, dalam kerangka "strategi yang saling menguntungkan", hubungan Tiongkok-Jepang berkembang dengan lancar. Akan tetapi, tetap terdapat banyak masalah yang terkatung-katung, misalnya masalah status Pulau Diaoyu dan masalah ladang minyak di Laut Timur. Para analis berpendapat, tokoh-tokoh Partai Demokrat tampaknya lebih memperhatikan "masalah realistis dan kepentingan". Biarpun tidak sedikit tokoh dalam Partai Demokrat bersikap bersahabat terhadap Tiongkok, namun dalam masalah kunci yang menyangkut hubungan dengan Tiongkok dan negara-negara lainnya Asia, pemerintah Yukio tetap akan menghadapi tekanan internal dari Partai Demokrat.
Menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi, tokoh-tokoh Partai Demokrat juga menyadari bahwa pihaknya masih perlu terus memberikan upaya demi kelancaran pemerintahan.
Saudara pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan ulasan tentang masalah-masalah yang dihadapi pemerintah baru Jepang. Penyiar Anda ...
