Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon dalam pernyataan yang dikeluarkan melalui juru bicaranya baru-baru ini menyatakan sambutan baik atas keputusan Presiden Myanmar U Thein Sein untuk membentuk sebuah komisi penyelidikan peristiwa kekerasan di Negara Bagian Rakhine yang terdiri dari 27 orang.
Dikatakan dalam pernyataan Ban Ki-moon itu, komisi penyelidikan yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka nasional lintas golongan itu adalah representatif dan dapat memberikan sumbangan penting bagi perdamaian dan ketenteraman Negara Bagian Rakhine, serta menciptakan iklim kondusif bagi penyelesaian peristiwa kekerasan dengan cara yang lebih inklusif. PBB bersedia memberikan bantuan konstruktif bagi reformasi dan upaya rekonsiliasi Myanmar, dan membantu Myanmar mengatasi tantangan yang mendesak.
Peristiwa kekerasan di Rakhine, bagian barat daya negara itu bulan Juni lalu terjadi di antara masyarakat Rohingya dan Rakhine, dipicu oleh sebuah kasus pemerkosaan dan pembunuhan. 28 Mei lalu, seorang wanita Rakhine dijarah, diperkosa dan dibunuh. Masyarakat Rakhine setempat memastikan pelaku kejahatan adalah warga Rohingya.
Maka pada tanggal 4 Juni, sekitar 300 warga Rakhine salah mengira pelaku kejahatan bersembunyi di sebuah bus yang beroperasi antara Thandwe dan Yangon. Mereka menyeret 10 penumpang suku Rohingya turun dari bus dan memukul mereka sampai mati, bus juga dibakar. Sebagai tindak pembalasan, sejumlah warga Rohingya tanggal 8 Juni menyerang penduduk Rakhine dan membakar rumah mereka. Masyarakat Rakhine kemudian melakukan pembalasan. Meski pemerintah Myanmar memberlakukan jam malam di Maungdaw dan Buthidaung pada hari itu, namun situasi tidak dapat dikendalikan. Menurut statistik, dalam kerusuhan di Rakhine, 77 orang tewas, 112 orang cedera, 4.800 rumah, 17 masjid, 14 kuil dan 3 sekolah musnah dibakar.
Setelah terjadinya peristiwa kerusuhan itu, Presiden U Thein Sein mengimbau masyarakat bertoleransi dan saling mengerti. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan memberi ganti rugi kepada mereka yang mengalami kerugian akibat kerusuhan. Pemerintah sedang bekerja sama dengan organisasi agama, partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan tetua pedesaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Presiden U Thein Sein dalam pertemuannya dengan wakil Organisasi Kerja Sama Islam juga menyatakan bahwa pemerintah Myanmar sudah menyetujui pemberian bantuan kepada masyarakat Rohingya.
