Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei kemarin (11/10) membantah argumentasi Perdana Menteri Jepang Koichiro Genba yang menentang posisi Tiongkok dalam masalah Pulau Diaoyu. Hong Lei mengatakan bahwa argumentasi Koichiro Genba itu mengutip sepotong-sepotong, terlepas dari konteks,dan mencoba mendukung pendirian Jepang pada masalah Pulau Diaoyu. Argumentasi itu disebut sepenuhnya sebagai "logika perampok".

Koichiro Genba menyatakan, sebelum tahun 1970-an Tiongkok tidak pernah mengajukan tuntutan kedaulatan atas Pulau Diaoyu, dan Jepang pada tahun 1895 telah mengadakan penyelidikan dan mengkonfirmasi Pulau Diayu bukan wilayah milik Tiongkok sehingga memasukkannya sebagai wilayah Jepang. Jepang juga menggunakan alasan surat Konsulat Tiongkok di Nagasaki tahun 1920 serta peta yang dipublikasikan Tiongkok pada tahun 1933 dan 1960, sehingga menganggap tuntutan Tiongkok mengenai Pulau Diaoyu tidak berdasar.

Mengenai komentar Menlu Koichiro Genba itu, Hong Lei mengatakan, itu bukan pertama kali Koichiro Genba mencoba membela pendirian Jepang dengan mengandalkan referensi yang mengutip sepotong-sepotong dan terlepas konteks. Pada masalah serius mengenai wilayah negara, membuktikan pendiriannya dengan mengandalkan sejumlah bahan yang tidak lengkap hanya dapat membuktikan Jepang tidak pernah memiliki kedaulatan terhadap Pulau Diaoyu.

Ia menyatakan, Tiongkok telah mencatat pernyataan sikap Jepang untuk sesegera mungkin meredakan ketegangan untuk mencegah dampak terhadap perkembangan hubungan bilateral. Jepang diingatkan untuk menyadari kesalahan dalam perbuatan dan perkataan mereka yang provokatif itu, dan mengambil aksi nyata memelihara situasi komprehensif dalam hubungan kedua negara.