KTT ASEAN Ke-22 yang berlangsung selama dua hari ditutup di Bandar Seri Begawan, ibukota Brunei Darussalam kemarin(25/4). "Pernyataan Ketua" yang dikesahkan dalam konferensi menekankan peningkatan pembangunan Persatuan ASEAN, memperluas kerja sama sub-regional ASEAN dan menyelesaikan pertikaian secara damai.

Terkecuali Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak yang tidak dapat hadir oleh karena pemilu di negaranya, para pemimpin dari 9 negara anggota ASEAN lainnya turut menghadiri konferensi kali ini. Dalam konferensi, berbagai pihak khusus merundingkan langkah pendorongan pembangunan Persatuan ASEAN dan pendalaman kerja sama regional. Selain itu, para pemimpin peserta KTT juga merundingkan isu-isu internasional dan regional yang mengundang perhatian bersama.

Sultan Brunei, Haji Hassanal Bolkiah dalam "Pernyataan Ketua" seusai konferensi menyatakan, pembangunan Persatuan ASEAN sedang dilaksanakan, sekaligus memaparkan prospek Persatuan ASEAN pada tahun 2015, menentukan tindakan dan langkah yang perlu untuk mewujudkan Persatuan ASEAN pada tahun 2015, serta mengajukan target jangka panjang yang diusahakan ASEAN setelahi 2015.

Saat ini, sebanyak259 kebijakan yang ditentukan dalam cetak biru Persatuan Ekonomi ASEAN telah dilaksanakan, persentase kinerjanya mencapai 77,54 persen, di antaranya pengurangan pajak mencapai kemajuan nyata, 6 anggota ASEAN yang relatif maju antara lain Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia dan Brunei telah menghapus 99,65 persen pajak impor, 4 negara ASEAN yang relatif tertinggal yakni Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam menurunkan 98,86 persen pajak impor di bawah 5 persen.

Meski demikian, menghadapi ketidakseimbangan perkembangan ekonomi dalam kawasan ASEAN, etnis, agama dan kebudayaan yang beragam, faktor ketidakstabilan secara politik geografis dalam kawasan, Sekjen ASEAN Le Luong Minh dalam jumpa pers usai Konferensi membenarkan tantangan-tantangan yang harus dihadapi tersebut dalam proses pewujudan target Persatuan EkonomiASEAN.

"Tahapan paling sulit dimulai dari saat ini hingga akhir tahun 2015. Masalah utamanya terletak pada perubahan besar pada sistem yang ada saat ini, misalnya di bidang investasi, transportasi dan bea cukai, namunkami telah mengkaji kebijakan dan langkah-langkah yang harus diambil hingga tahun 2015.

Mengenai masalah perslisihan kedaulatan laut Tiongkok Selatan yang menjadi perhatian dunia, "Pernyataan Ketua ASEAN" menyerukan negara-negara terkait menaati Deklarasi Perilaku Laut Tiongkok Selatan dan 6 Butir Prinsip Terkait Masalah Laut Tiongkok Selatan, menuntut berbagai pihak menahan diri, menghindari penggunaan kekuatan senjata atau ancaman militer, sehinggaq dapat menyelesaikan perselisihan secara damai.

Dalam KTT ASEAN kali ini, para pemimpin delegasi juga bertukar pendapat mengenai masalah Semenanjung Korea, situasi Timur Tengah dan isu-isu internasional lainnya. KTT ASEAN ke-23 dan KTT Asia akan digelar di Brunei Darussalam pada Oktober tahun ini.