Menurut Kantor Berita XINHUA dan Harian People's Daily Tiongkok, pemerintah Jepang pada hari Minggu lalu menyampaikan laporan penyelidikan "Pembicaraan Yohei", dengan mengatakan bahwa isi dan nada "Pembicaraan Yohei" sempat diintervensi pemerintah Korsel. Pernyataan ini ditentang keras Tiongkok, Korsel dan Korut.

"Pembicaraan Yohei" dikemukakan tahun 1993. Sekretaris Jenderal Kabinet Jepang waktu itu, Yohei Kono mengemukakan pembicaraan mengenai hasil penyelidikan masalah Jugun Ianfu atau wanita penghibur zaman penjajahan Jepang. Ia mengakui bahwa tentara Jepang secara langsung ikut serta dalam pembangunan panti prostitusi di Semenanjung Korea, Tiongkok dan tempat-tempat lain serta merekrut paksa wanita setempat sebagai pemuas nafsu tentara Jepang, sekaligus pula menyatakan permintaan maaf dan introspeksi. "Pembicaraan Yohei" tersebut terus diwarisi oleh beberapa generasi pemerintah Jepang dan merupakan pendirian resmi pemerintah Jepang terhadap masalah Jugun Ianfu.

Meski Sekjen Kabinet Jepang Yoshihide Suga hari Minggu lalu menyatakan, tidak akan diadakan amendemen terhadap 'Pembicaraan Yohei" tersebut, namun maksud pemerintah Abe terlihat jelas, yaitu menutup-nutupi sejarah agresi Jepang dengan memanfaatkan keraguan terhadap pembicaraan tersebut.

Meski demikian, fakta sejarah tak bisa diubah begitu saja. Perekrutan Jugun Ianfu dalam jumlah besar merupakan salah satu kejahatan tidak berperikemanusiaan yang paling serius dalam sejarah militerisme Jepang.

Di depan Konferensi Persatuan Asia mengenai masalah Jugun Ianfu yang diadakan di Tokyo belum lama berselang, seorang wakil dari Timor Leste secara emosional mengungkapkan kejahatan tentara Jepang yang menganiaya wanita Timor Leste. Hal ini menunjukkan luasnya lingkup perekrutan Ianfu dan tingkat kejahatan yang sangat serius.

Baik bagi pengetahuan sejarah maupun bagi penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dunia berharap menyaksikan pemerintah Jepang melaksanakan dan memperpadat isi "Pembicaraan Yohei", menjelaskan dan membenarkan tanggung jawab Jepang pada masalah Ianfu dan memikul tanggungjawab pemberian kompensasi secara resmi. Namun, pemerintah Abe malah bertindak sebaliknya, bahkan memandang "Pembicaraan Yohei" sebagai rintangan, sehingga kerap mencari cara untuk melenyapkannya.

Penyelidikan terhadap "Pembicaraan Yohe" kali ini dapat dikatakan sebagai cerminan kurangnya kredibilitas internasional pemerintah Jepang, dan juga menunjukkan rendahnya moral para politikus sayap kanan Jepang yang dipimpin Abe, serta minimnya penghormatan mereka terhadap HAM.

Mantan Sekjen Kabinet Jepang yang mengemukakan "Pembicaraan Yohei" Yohei Kono pada hari Minggu lalu menyatakan sikapnya terhadap laporan penyelidikan "Pembicaraan Yohei" yang diumumkan pemerintah Jepang bahwa, permintaan maaf yang telah dikemukakan kepada para korban wanita ianfu tetap tidak akan diubah.