Sidang Pleno ke-4 Komite Sentral ke-18 Partai Komunis Tiongkok (PKT) digelar di Beijing pada 20-23 Oktober. Masyarakat internasional secara merata menyatakan yakin bahwa sidang pleno PKT kali ini akan berfungsi sebagai tonggak monumental dalam proses pembinaan tata hukum di Tiongkok, sekaligus akan memberikan daya penggerak baru bagi proses pembangunan Tiongkok.

Hu Yishan, sarjana senior dari The Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di bawah Nanyang Technological University (NTU) Singapura mengatakan, Tiongkok merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia. Tiongkok saat ini telah memasuki masyarakat yang cukup sejahtera dan sudah saatnya untuk mengintensifkan penyelenggaraan negara dengan berlandaskan hukum. Pembahasan masalah penyelenggaraan negara dengan berdasarkan hukum dalam sidang pleno kali ini justru adalah untuk memenuhi tuntutan zaman. Penyelenggaraan negara berdasarkan hukum tidak hanya berhubungan erat dengan pemeliharaan kemakmuran ekonomi, kestabilan politik dan ketenteraman sosial, tapi juga berhubungan erat dengan kemakmuran dan kestabilan ekonomi global. Media dunia menaruh perhatian besar terhadap sidang pleno PKT kali ini, dan menantikan sidang tersebut dapat mencapai sukses demi meletakkan dasar kokoh bagi perkembangan Tiongkok pada masa mendatang.

Mantan Konsul Jenderal AS untuk kota Shanghai, Henry Levin memuji pembahasan masalah penyelenggaraan negara berdasarkan hukum dalam sidang pleno ke-4 PKT sebagai kemajuan historis dalam proses perkembangan Tiongkok. Ia menyatakan hal itu merupakan berita baik bagi inovasi dan perkembangan Tiongkok pada masa mendatang. Ia menyatakan, saat ini perusahaan AS umumnya berharap Tiongkok akan menjadi lebih terbuka, transparan dan adil seiring dengan peningkatan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum.