Sebuah laporan yang dikeluarkan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik PBB ESCAP kemarin mengatakan, kinerja pertumbuhan ekonomi Kawasan Asia Pasifik tahun 2015 tetap lebih baik disbanding kawasan lain di dunia. Namun, masalah struktur akan menjadi rintangan terbesar pembangunan kawasan tersebut. ESCAP berpendapat, pembangunan bertoleransi yang mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial dan lingkungan baru merupakan kunci direalisasinya kemakmuran yang berkelanjutan di kawasannya.

Laporan itu memperkirakan, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 di kawasan Asia Pasifik sebesar 5,9 persen, lebih tinggi 0,1 poin dibandingkan tahun 2014. Wakil Sekjen PBB yang juga Sekretaris Eksekutif ESCAP Shamshad Akhtar mengatakan, melesunya pertumbuhan ekonomi utama dan prospek suram perkembangan ekonomi global mendatangkan tekanan besar bagi perkembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik, tapi faktor utama yang mengikat pertumbuhan ekonomi kawasannya berasal dari dalam kawasan.

Ia mengatakan, sebab utama melambannya pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik adalah faktor internal, misalnya belum diadakannya restrukturisasi di sejumlah negara yang rendah pendapatannya dan khusus kebutuhannya. Selain itu, pangsa ekspor minyak dalam ekonomi pernah merupakan 15 persen GDP kawasan Asia Pasifik. Perbandingan itu pada tahun 2015 diperkirakan akan merosot sampai kurang dari 3 persen, dan ini merupakan faktor serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menurut laporan ESCAP tersebut, laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 2015 sebesar 7 persen. Laporan berpendapat, pada tahun 2014, pemerintah Tiongkok menegaskan kembali direalisasinya normal baru pertumbuhan ekonomi dan target pembangunan berkelanjutan, sementara mengambil kebijakan dan langkah kongkret dalam mengontrol polusi udara dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Ia menyatakan, Tiongkok mengambil 47,7 persen dalam jumlah total ekonomi kawasan Asia Pasifik. Penyesuaian kembali taktik perkembangan ekonomi Tiongkok merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik.

Ia mengatakan, GDP Tiongkok merupakan 40 persen GDP kawasan Asia Pasifik. Pemerintah Tiongkok menerapkan langkah penyeimbangan kembali ekonomi demi menyesuaikan kembali ketidakseimbangan struktur termasuk direalisasinya keseimbangan pendapatan dan pengeluaran belanja international dan direalisasinya perkembangan sosial dan lingkungan yang setara, sehingga telah mengubah rel perkembangan Tiongkok. Hal ini juga memungkinkan Tiongkok berada pada posisi mengejar jalan pembangunan yang bermutu dan berkelanjutan.

Dalam laporan tahunan itu, ESCAP menegaskan masalah ketidakseimbangan pembangunan kawasann dan secara khusus menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan perkembangan sosial dan lingkungan, yaitu direalisasinya pertumbuhan yang bertoleransi, misalnya diperkecilnya ketidaksetaraan penduduk kota dan desa di bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan pendapatan. Ia menyatakan, pembangunan bertoleransi yang mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial dan lingkungan baru adalah kunci direalisasinya kemakmuran berkelanjutan di kawasannya.