Sidang pleno senat Jepang kemarin (10/06) dengan suara mayoritas menerima baik rancangan revisi undang-undang susunan Kementerian Pertahanan. Ini dipandang sebagai perubahan besar di bidang sistem pertahanan Jepang dan merupakan langkah yang hakiki dalam mengarahi pendirian tentara pertahanan.
Menurut laporan, rancangan revisi akan undang-undang susunan Kementerian Pertahanan diterima baik dengan pendorongan Partai Liberal Demokratik, Partai Komeito yang berkuasa serta Partai Restorasi sebagai partai oposisi. Rancangan ini mengubah pendirian yang mengutamakan pejabat sipil. Menteri Pertahanan Jepang akan dibantu oleh pejabat sipil non militer dan perwira.
Menurut ketentuan undang-undang Jepang sebelumnya, Menteri Pertahanan Jepang memberi instruksi atau mengambil keputusan, yaitu harus mendiskusikannya dengan pejabat sipil non militer, lalu memberi keputusan terakhir. Ini disebut sebagai mekanisme Koordinasi Pejabat Non Militer. Menurut rancangan revisi ini, Menteri Pertahanan Jepang akan berdiskusi dengan pejabat sipil non militer dan pejabat perwira. Diketahui, rancangan revisi ini mengubah mekanisme tim pembela diri Jepang dengan mengutamakan perwira. Opini umum Jepang berpendapat, mekanisme Koordinasi Pejabat Sipil Non Militer akan dicabut, pejabat sipil non militer akan kehilangan status dominan. Kelak, fungsi pejabat sipil non militer yang mengontrol perwira akan menurun tajam.
Karena mawas diri mengenai dominan badan militer Jepang sebelum Perang Dunia II, Jepang mulai melaksanakan sistem penguasaan pejabat sipil non militer pasca perang. Tim pembela diri dipimpin oleh Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dijabat oleh pejabat sipil non militer. Waktu Menteri Pertahanan memimpin tim pembela diri, tidak saja harus mempertimbangkan dari segi militer, tetapi masih perlu mempertimbangkan situasi dalam dan luar negeri.
Analis berpendapat, pencabutan mekanisme ini ada dua sebab. Pertama, pejabat sipil non militer selalu berada pada status yang unggul, dan menyebabkan perwira menjadi tidak puas, mereka meminta pengubahan keadaan secara keras. Di bidang lain, hal ini disebabkan kecenderungan sayap kanan masyarakat Jepang. Partai Liberal Demokratik bahkan mempertimbangkan mengubah tim pembela diri sebagai tentara negara yang sesungguhnya.
