UU Keamanan Baru Jepang yang mengizinkan Pasukan Bela Diri Jepang melaksanakan hak bela diri kolektif kemarin(29/3) diberlakukan secara resmi. Ini menandakan Jepang telah menghentikan ide pertahanan eksklusif yang telah dipertahankan selama 70 tahun pasca perang, dengan demikian Jepang sekali lagi menjadi negara yang dapat melancarkan aski perang. Pada hari itu juga, sekitar 40 ribu warga Jepang mengepung kabinet, dan menuntut pemerintah menaati Konstitusi Perdamaian, dan segera mencabut UU Keamanan Baru.

Kemarin sore, 37 ribu warga Jepang berkumpul dan berunjuk rasa di depan pintu Kabinet. Pengunjuk rasa datang dari berbagai tempat di seluruh Jepang, mereka menjunjung spanduk anti perang dan bendera warna-warni serta meneriakan slogan-slogan seperti "UU Perang Harus Dicabut", "Mundurlah Kekuasaan Shinzo Abe".

Yoshiki Yamashita, Ketua Bagian Sekretariat Partai Komunis Jepang, berpidato di depan rakyat tersebut. Dia mengatakan,

"Hari ini akan tercatat dalam sejarah. Di Jepang, UU Perang yang tidak mempedulikan Pasifisme, konstitusionalisme dan demokratisasi konsititusi telah dilahirkan, UU Keamanan Baru telah dilaksanakan secara resmi. Untuk pertama kali setelah perang, Pasukan Bela Diri boleh dikirim ke luar negeri di mana terdapat keadaan membunuh atau terbunuh. Kami sama sekali tidak bisa mengizinkannya. Justru karena ini, kami dapat mengesampingkan perselisihan antara partai, tidak peduli apakah itu golongan konservatif atau golongan reformasi, kami berkumpul di sini untuk menuntut pemerintah mencabut UU Keamanan Baru, ini juga tidak pernah terjadi sebelumnya."

UU Keamanan Baru resmi diberlakukan pada pukul 00.00 29 Maret waktu Tokyo. Pada saat itu, Federasi Pengacara Jepang yang anggotanya termasuk semua pengacara Jepang dan sebagian pengacara internasional mengeluarkan pernyataan untuk memprotes dan menentang pelaksanaan UU Keamanan Baru melalui situs webnya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Jepang, yang merupakan partai oposisi terbesar Jepang Yukio Edano juga menghadiri kegiatan tersebut dan mengimbau rakyat dengan jelas mengenal esensi dari hak bela diri kolektif, dan mendukung partai oposisi dalam pemilihan senat yang akan diadakan pada musim panas tahun ini, serta mencegah percobaan pemerintah Shinzo Abe untuk merevisi konstitusi.

Menurut laporan media Jepang, kemarin rakyat Jepang mengadakan aksi berkumpul dengan skala berbeda di 37 kota dan kabupaten di seluruh Jepang untuk menentang UU Keamanan Baru dan menuntut pemerintah secara ketat menaati Konstitusi Perdamaian. Selanjutnya, rakyat Jepang akan mengadakan serangkaian kegiatan terkait dan mengupayakan penandatanganan 2 juta orang penduduk Jepang untuk menentang UU Keamanan Baru sebelum hari peringatan konstitusi pada 3 Mei mendatang.