Sejak Januari 2013, Filipina secara sepihak mengajukan arbitrasi mengenai Laut Tiongkok Selatan. Setelah pengadilan arbitrase mengeluarkan keputusan pada Oktober tahun lalu, media pada umumnya memperkirakan pengadilan akan memberi keputusan terakhir sebelum akhir Juni tahun ini. Dalam pertemuan tahunan 2016 Lembaga Undang-undang Internasional Tiongkok yang digelar di Universitas Jilin, kasus Laut Tiongkok Selatan kembali menjadi fokus perhatian. Wakil Direktur urusan perbatasan dan kelautan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Xiao Jianguo dalam wawancara khusus dengan CRI menyatakan bahwa pendirian pemerintah Tiongkok adalah tidak menerima, tidak mengikuti, tidak mengakui, dan tidak melaksanakan keputusan arbitrasi. Pendirian pemerintah Tiongkok ini tidak akan berubah, dan mempunyai bukti hukum yang penuh, murni bertujuan untuk membela kedaulatan wilayah Tiongkok dan prinsip kesetaraan kedaulatan Negara, juga membela keutuhan dan kewenangan konvensi hukum laut.

Xiao Jianguo mengatakan, pengambilan pendirian Tiongkok dikarenakan Filipina secara sepihak mengajukan arbitrasi, ini telah menyalahgunakan prosedur penyelesaian sengketa dalam konvensi hukum laut. Sedangkan peradilan arbitrasi mengenai Laut Tiongkok Selatan yang didirikan atas permintaan Filipina juga memiliki kekurangan dalam hal legitimasi dan keadilan. Sikap Tiongkok yang tidak menerima dan tidak mengikuti arbitrasi justru adalah tindakan adil untuk membela hukum internasional.

Kini, pendirian Tiongkok ini sedang mendapat pemahaman dan respek dari semakin banyak Negara. Sekitar 20 negara menyatakan dukungan terhadap pendirian Tiongkok.