Sekretariat Mahkamah Arbitrase Laut Tiongkok Selatan Filipina kemarin (29/6) mengatakan, mahkamah arbitrase akan mengumumkan putusan atas kasus arbitrase Laut Tiongkok Selatan pada tanggal 12 Juli. Mengenai hal tersebut, pemerintah Tiongkok berulang kali dengan serius menyatakan, arbitrase yang diajukan oleh Filipina secara sepihak telah melanggar hukum internasional, mahkamah arbitrase tidak mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, Tiongkok tidak menerima dan tidak ambil bagian dalam arbitrase. Tiongkok tidak mengakui dan menerima putusan apa pun yang diambil oleh mahkamah arbitrase karena ilegal dan tak berlaku. Para pakar dan sarjana di luar negeri pada umumnya mengajukan pertanyaan mengenai arbitrase yang diajukan oleh Filipina secara sepihak, mereka berpendapat pendirian pemerintah Tiongkok yang tidak berpartisipasi, tidak menerima kasus arbitrase serta tidak mengakui dan tidak melaksanakan hasil arbitrase adalah rasional dan sesuai dengan hukum.
Para pakar menunjukkan pula, antara Tiongkok dan negara-negara terkait kawasan termasuk Filipina jauh sudah terdapat dokumen sah dan jalur efektif untuk berkonsultasi dan menyelesaikan masalah Laut Tiongkok Selatan, arbitrase yang diajukan oleh Filipina secara sepihak tidak akan membawa hasil konstruktif bagi pihak-pihak terkait, sebaliknya akan memperumit situasi.
Mantan Sekretaris Jenderal Pusat Urusan Maritim Kementerian Luar negeri Filipina Alberto Encomienda mengatakan kepada wartawan Kantor Berita Xinhua, kementerian luar negeri pada periode pemerintah Aquino pernah menyatakan, Tiongkok dan Filipina gagal menyelesaikan pertikaian melalui puluhan kali perundingan, maka terpaksa mengajukan arbitrase. Ini adalah bohong, karena pada masa itu ia sedang menangani urusan terkait dan sangat mengenal seluk beluk persoalan tersebut, pihak Tiongkok selalu mencoba mengadakan perundingan dengan pihak Filipina, namun tidak mendapat tanggapan.
Kolumnis harian "The Standard" Filipina Rod Kaplan dalam artikelnya mengatakan, pemerintah Aquino yang memutuskan untuk menyerahkan masalah Laut Tiongkok Selatan kepada mahkamah arbitrase telah mendorong Filipina ke jalan buntu, oleh karena itu Filipina telah kehilangan jalur penyelesaian pertikaian dengan Tiongkok melalui perundingan langsung. Pemerintah Aquino tidak menyadari bahwa terdapat kemungkinan penyelesaian pertikaian apabila memelihara kelancaran jalur perundingan.
Mantan Wakil Perdana Menteri Thailand Surakiart Sathirathai berpendapat, pihak yang mengklaim memiliki banyak pilihan dalam menangani pertikaian terkait, yang penting ialah berbagai pihak terkait masalah Laut Tiongkok Selatan perlu mengadakan dialog konstruktif, guna meredakan ketegangan situasi di kawasan Laut Tiongkok Selatan, menemukan ruang kerja sama yang bermanfaat bagi berbagai pihak dan bermanfaat bagi perdamaian dan kestabilan situasi di seluruh kawasan.
Mengenai soal pihak Filipina yang secara sepihak mendorong prosedur arbitrase, pemerintah Tiongkok menyatakan tidak berpartisipasi dan tidak menerima kasus arbitrase, tidak mengakui dan tidak melaksanakan hasil arbitrase, sementara menghimbau penyelesaian masalah Laut Tiongkok Selatan melalui konsultasi, memelihara perdamaian dan stabilisasi Laut Tiongkok Selatan, secara keseluruhan dan efektif menerapkan "deklarasi".
Pendirian pihak Tiongkok juga mendapat pengertian dan dukungan dari sejumlah negara. Para pakar berpendapat, pendirian pihak Tiongkok adalah sah dan rasional, menjalankan hak yang diserahkan oleh hukum internasional telah mengekspresikan pihak Tiongkok menaati hukum internasional.
