Kantor Dewan Negara Tiongkok belum lama ini telah mengumumkan "Rancangan Pengontrolan Perizinan Emisi Polutan", untuk mengeluarkan perizinan emisi polutan secara teratur, dan dengan ketat melaksanakan tanggung jawab perusahaan yang mengeluarkan emisi polutan. Tindakan ini berarti penting bagi pengintensifan pengontrolan dan pengawasan terhadap emisi polutan.

Yang disebut perizinan emisi polutan adalah sertifikat emisi polutan yang diizinkan oleh badan pelestarian lingkungan berdasarkan permintaan emisi polutan perusahaan dalam kegiatan operasinya. Hingga sekarang, badan pelestarian lingkungan nasional Tiongkok telah mengeluarkan surat izin kepada lebih dari 200 ribu perusahaan. Namun, sistem pengeluaran perizinan sekarang terdapat banyak masalah, antara lain tidak bersinergi baik dengan sistem pengelolaan lingkungan, kurangnya tindakan pengendalian terhadap perusahaan yang tidak meminta surat izin dan tidak memperbaiki kesalahannya.

Berhubungan dengan hal ini, Dewan Negara Tiongkok mengumumkan "Rancangan Pengontrolan Perizinan Emisi Polutan", yang mengajukan pemberian perizinan emisi polutan secara teratur, dan dengan ketat melaksanakan tanggung jawab perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Wakil Direktur Kantor Penelitian Sumber daya dan Kebijakan Lingkungan di bawah Pusat Penelitian Pembangunan Dewan Negara Tiongkok Chang Jiwen menunjukkan, Tiongkok akan menfokuskan pembentukan sistem pemberian perizinan emisi polutan, dan mengintegrasikan sistem evaluasi lingkungan dan perdagangan hak emisi polutan di masa depan.

Sistem pemberian perizinan yang baru menekankan tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan polusi. Di samping itu juga mengontrol jumlah perusahaan yang meminta surat izin, menggunakan surat izin tersebut untuk mengontrol jumlah emisi polutan, mendesak perusahaan menerapkan tanggung jawab dalam usaha pelestarian lingkungan. Di pihak yang lain, sistem pengawasan dan penegakan hukum harus disempurnakan, memeriksa surat izin emisi polutan dalam rangka penegakan hukum pelestarian lingkungan.

Mengenai langkah pelaksanaan pemberian perizinan emisi polutan, rancangan tersebut mengajukan jadwal terperinci, yaitu sampai akhir tahun 2016, mendorong reformasi terhadap perizinan emisi polutan di industri pembangkit listrik tenaga api dan produksi kertas, dan melakukan uji coba pengeluaran surat izin dalam industri baja, semen, dan petrokimia di Beijing, Tianjin, Hebei, dan Hainan. Pada tahun 2017, mengeluarkan surat izin kepada perusahaan yang mengeluarkan polutan udara dan air. Pada tahun 2020, secara keseluruhan menyelesaikan pengeluaran surat izin.