Menteri Pertahanan Korea Selatan Han Min-koo dan Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan Yasumasa Nagamine secara resmi menandatangani "Persetujuan Perlindungan Intelijen Militer" Korsel-Jepang di Seoul，pada hari Rabu (23/11) kemarin. Hal tersebut mengundang tentangan keras dari massa Korsel dan kekhawatiran media Korsel.

Media Korsel menyatakan bahwa persetujuan tersebut merupakan persetujuan militer pertama yang ditandatangai Korsel dengan Jepang sejak Korsel melepaskan diri dari kekuasaan kolonial Jepang pada tahun 1945. Dikabarkan, setelah persetujuan tersebut diberlakukan, Korsel dapat memperoleh sejumlah informasi dari 5 satelit Jepang, termasuk basis kapal selam, basis peluru kendali balistik dan SLBM Korea Utara. Selain satelit, Jepang juga mempunyai 4 radar darat yang mampu mendeteksi peluru kendali balistik Korut dalam jarak seribu km lebih, serta 6 kapal perusak Aegis dan 17 buah pesawat peringatan dini.

Mengenai hal tersebut, tiga partai oposisi Korsel yaitu Partai URD, partai Nasionalis Korea dan Partai Keadilan masing-masing mengutuk "Persetujuan Perlindungan Intelijen Militer" sebagai persetujuan pengkhiatan terhadap negara, yang disetujui secara buru-buru oleh Presiden Park Geun-hye yang tidak memiliki kualifikasi menjalankan pemerintahan. Ketiga partai oposisi tersebut sedang mempertimbangkan untuk mengajukan rancangan kepada Kongres demi menggulingkan Menteri Pertahanan Han Min-koo.

Menurut hasil penyelidikan terkait Korsel yang diumumkan 18 November lalu, di antara 1007 orang rakyat Korsel terdapat 59 persen menentang persetujuan tersebut dengan alasan "tidak dapat meningkatkan kerja sama militer dengan Jepang yang tidak dan belum mengintrospeksi sejarah agresinya". Sedangkan suara setuju hanya sebesar 31 persen, dan 10 persen lainnya tidak mengemukakan pendapat.

Ada pula media Korsel menunjukkan bahwa kerja sama militer sangatlah sensitif dalam kerja sama antara Korsel dan Jepang. Terlebih lagi terdapat masalah serius dalam pandangan sejarah pemerintah Shinzo Abe dan kebangkitan kembali ideologi militerisme Jepang. Peningkatan kerja sama militer Korsel dengan Jepang mungkin akan meletuskan perang, dan mengancam keamanan regional, akibatnya sangat bahaya.

Kantor Berita Kyodo Jepang menunjukkan bahwa berkenaan dengan opini internal Korsel yang menentang kerja sama militer dengan Jepang, ditambah lagi terperosoknya Park Geun-hye dalam kasus "teman pribadi" yang ikut campur dalam urusan negara, apakah Korsel dapat mewujudkan pembagian intelijen yang efektif dengan Jepang akan menjadi fokus perhatian. Kini, Jepang telah menandatangani Persetujuan Perlindungan Intelijen Militer dengan AS, Perancis, Australia, sedangkan Korsel juga menandatangani persetujuan tersebut dengan AS dan Inggris.