Kementerian Perhubungan dan Transportasi Tiongkok kemarin (24/11) menyatakan, berdasarkan target Program Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Transportasi dalam Repelita ke-13, sampai tahun 2020, daerah miskin di Tiongkok akan tersambung dengan jalur induk jalan tol nasional dan secara menyeluruh membangun jaringan transportasi yang mudah.

Kantor Penerangan Dewan Negara Tiongkok dalam jumpa pers kemarin memperkenalkan keadaan program dan pekerjaan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan transportasi selama Repelita ke-13. Wakil Menteri Perhubungan dan Transportasi Dai Dongchang menyatakan, transportasi merupakan syarat fundamental dalam penanggulangan kemiskinan di daerah miskin. Dilihat dari keadaan pelaksanaan tahun ini, Program Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Transportasi selama Repelita ke-13 telah mencapai awal yang baik.

Ia mengatakan, dalam 10 bulan pertama tahun ini, totalnya telah dirampungkan pembangunan 236 ribu kilometer jalan raya di pedesaan di seluruh negeri dan tugas tahunan dari Dewan Negara telah diselesaikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Di antaranya jalan raya sepanjang 159 ribu kilometer telah selesai dibangun di 1.177 kabupaten yang termasuk dalam program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan transportasi, yang berarti 102 persen target tahunan telah dirampungkan. Pada bulan ini dan bulan depan, kebanyakan proyek pembangunan di Tiongkok masih berada pada periode emas, diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang relatif besar dan kebanyakan target akan dicapai melebihi rencana semula.

Berdasarkan program tersebut, selama Repelita ke-13, pengentasan kemiskinan melalui pengembangan transportasi akan secara titik berat melaksanakan sejumlah tugas di antaranya menghubungkan jalan raya antar kecamatan, secara nyata meningkatkan kapabilitas keamanan, menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan transportasi plus industri yang berciri khas, memperbaiki stasiun transportasi dan kondisi dasar pengangkutan air, meningkatkan efisiensi jalan raya serta layanan dan jaminan transportasi.

Program menunjukkan, taraf perkembangan ekonomi di daerah miskin Tiongkok berbeda-beda, dan dasar perkembangannya juga berbeda jauh. Kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan transportasi harus sesuai dengan keadaan setempat di sejumlah bidang, termasuk jalur induk nasional dan provinsi, jalan raya pedesaan dan terminal penumpang. Wakil Direktur Kantor Pengentasan Kemiskinan Dewan Negara Tiongkok Ou Qinping menyatakan, selain meningkatkan lebih lanjut intensitas dukungan keuangan kepada pembangunan jalan raya pedesaan, juga harus memobilisasi tenaga masyarakat agar mereka aktif berpartisipasi.

Ia mengatakan, hendaknya mendorong perusahaan dan individu memberikan sumbangan kepada proyek pengentasan kemiskinan melalui transportasi dan mengimbau masyarakat ikut dalam investasi untuk pembangunan jalan raya pedesaan. Misalnya, mengadakan tender terhadap hak penamaan jalan dan menerapkan cara pengelolaan jalan dengan integrasi jalan,terminal dan transportasi, demi memperluas jalur pendanaan dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan transportasi di daerah miskin.