Laporan kinerja Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung Tiongkok kemarin (12/3) telah diserahkan dalam sidang ke-5 KRN ke-12 untuk diperiksa. Kedua laporan tersebut dipandang sebagai penunjuk arah bagi reformasi struktur kehakiman Tiongkok. Di samping itu, laporan juga menunjukkan daftar prestasi anti-korupsi pada tahun lalu, dan sekali lagi menyatakan akan terus meningkatkan upaya anti-korupsi.

Dalam kesimpulan pekerjaan tahun lalu, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung menunjukkan sejumlah prestasi dalam upaya anti-korupsi. Di antaranya, laporan Mahkamah Agung menunjukkan, pada tahun 2016, pengadilan di seluruh tingkat totalnya memeriksa 45 ribu kasus korupsi dan suap yang melibatkan 63 ribu tersangka, termasuk 35 kader tingkat gubernur dan menteri beserta 240 orang kader tingkat kepala direktorat.

Bersamaan dengan upaya pemberantasan korupsi, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung juga lebih lanjut mengembangkan jaringan "Pemburu Rubah". Laporan Kejaksaan Agung mengatakan, sejak aksi khusus pemburuan buronan internasional dilancarkan, totalnya 164 tersangka berhasil dipulangkan dari 37 negara dan daerah, di antaranya 27 orang dalam daftar buronan merah.

Sejak sidang Kongres ke-18 PKT, memperbaiki kasus salah tangkap merupakan salah satu tugas besar dalam upaya reformasi kehakiman Tiongkok. Kasus Nie Shubin yang menarik perhatian besar pada akhirnya berhasil diungkap pada tahun lalu. Nie Shubin dihukum tembak mati pada umur 21 tahun, dan 21 tahun kemudian ia dijatuhkan vonis tak bersalah. Kasus tersebut telah meninggalkan bekas mendalam di tengah proses kemajuan legislasi Tiongkok.

Pada tahun yang lalu, kejahatan ekonomi seperti pendanaan ilegal dan manipulasi pasar surat berharga merupakan masalah yang menonjol di bidang ekonomi dan keuangan. Laporan Kejaksaan Agung mengemukakan, pada tahun 2017 peranan jaminan tata hukum harus dimainkan sepenuhnya, dan hendaknya mendorong perkembangan ekonomi secara sehat dan kontinu.

Pelaksanaan keputusan pengadilan selalu merupakan masalah sulit. Sejumlah dokumen keputusan akhirnya menjadi sehelai kertas kosong. Dalam sidang KRN dan MPPR tahun lalu, Mahkamah Agung mengumumkan perang terhadap masalah sulitnya pelaksanaan keputusan dan berkomitmen bahwa pihaknya akan menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu dua hingga tiga tahun.

Tahun ini merupakan tahun krusial untuk memperdalam reformasi struktur kehakiman Tiongkok. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dalam laporannya menekankan, pihaknya akan terus mendorong berbagai tugas reformasi, antara lain reformasi sistem tanggung-jawab kehakiman dan reformasi sistem gugatan pidana dengan berintikan pengadilan, meningkatkan mutu, efisiensi dan kredibilitas kehakiman, dan berupaya memungkinkan rakyat memperoleh keadilan dalam setiap kasus yang ditangani.