Menurut laporan terbaru Komite Pemeriksaan Disiplin PKT, lembaga pemeriksaan disiplin dan pengawasan seluruh negeri telah menindak 527 ribu orang sepanjang tahun 2017, di antaranya terdapat 58 kader setingkat gubernur dan menteri.
Kepala Divisi Narkoba dan Kejahatan UNODC Dimitri Vlassis mengatakan, pemeriksaan dan pemberantasan korupsi yang dilancarkan Tiongkok selama beberapa tahun ini telah membuktikan upaya besar Tiongkok di bidang anti-korupsi.
Pakar Masalah Tiongkok dari Ateneo de Manila University, Julio Rios mengatakan, Tiongkok berhasil mendorong kemajuan aksi anti-korupsi dan pelacakan koruptor di dunia, hal ini telah menunjukkan ketetapan hati untuk menindak korupsi berdasarkan hukum meskipun menghadapi berbagai kesulitan.
Prestasi anti-korupsi Tiongkok tak saja menunjukkan ketetapan hati dan keberanian PKT, tapi juga memanifestasikan kecerdasan dan kebijakan untuk menyempurnakan sistem anti-korupsi.
Pakar masalah internasional dari Italia Giancarlo Elia Valori mengatakan, PKT dalam beberapa tahun ini menindak keras korupsi yang mengancam pembangunan Tiongkok. Perhatian besar terhadap mekanisme pengawasan diri partai dan negara merupakan yang pertama kali dalam sejarah PKT.
Pejabat Interpol Marcelo del Piero mengatakan, PKT menerapkan sistem pengawasan ketat terhadap partai dan lembaga negara, hal ini telah menyediakan jaminan sistem yang efektif dalam mencegah dan menindak korupsi secara sistematik.
Konvensi Anti-Korupsi PBB merupakan dokumen hukum yang paling berotoritas dan berpengaruh di bidang anti-korupsi. Dalam Konferensi Negara-negara Penandatangan ke-7 Konvensi Anti-Korupsi PBB, ide dan konsep pihak Tiongkok mengenai kerja sama anti-korupsi internasional dicantumkan dalam resolusi final konferensi dan merupakan sebuah hasil penting konferensi tersebut.
Duta Bear Norwegia untuk Lembaga PBB di Wina Bent Angle-Hensen mengatakan, peranan kepemimpinan Tiongkok dalam kerja sama anti-korupsi internasional sangat mengesankan dan juga sangat penting bagi dunia internasional.
