Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang kemarin (7/3) menyatakan, negara dan rakyat peserta mempunyai hak berbicara tentang baik atau tidaknya proposal "satu sabuk satu jalan". Pihak Tiongkok yakin bahwa negara-negara peserta pembangunan "satu sabuk satu jalan" akan mengambil pemilihan dan keputusan yang paling sesuai dengan permintaan pembangunan pribadi dengan bertolak dari kepentingan sendiri.

Diberitakan, "pusat perkembangan global" dari lembaga pemikir Washington dalam laporannya belakangan ini menyatakan, kredit untuk proposal "satu sabuk satu jalan" ternyata menambah risiko krisis utang berbagai negara, termasuk Pakistan dan Montenegro.

Dalam konferensi pers kemarin, Geng Shuang menegaskan, pembangunan "satu sabuk satu jalan" didasarkan pada prinsip konsultasi bersama, pembangunan bersama dan pembagian bersama. Pihak Tiongkok selalu menuruti hukum pasar dan peraturan internasional dalam mendorong proses kerja sama internasional, memperhatikan masalah utang berkelanjutan. Pada bulan Mei tahun lalu, forum tingkat tinggi kerja sama internasional "satu sabuk satu jalan" dalam komunike bersama dan prinsip pembimbing pendanaan "satu sabuk satu jalan" menegaskan, dalam proyek pembangunan "satu sabuk satu jalan" dipertimbangkan masalah berkelanjutan di bidang-bidang ekonomi, sosial, keuangan, moneter, lingkungan dan utang.

Juru bicara tersebut mengatakan pula, proposal "satu sabuk satu jalan" yang sudah dikemukakan selama 5 tahun telah mendapat tanggapan dan dukungan dari 100 lebih negara dan organisasi internasional, sekaligus menjadi platform kerja sama internasional yang berskala paling besar dan menjadi produk pulik internasional yang disambut hangat.