Sidang ke-1 Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-13sedang berlangsung di Beijing. Ketua Komite Tetap KRN ke-12 Zhang Dejiang ditugaskan untuk menyampaikan laporan kerja kepada kongres. Laporan menilik kembali prestasi penting yang dicapai Komite Tetap KRN di bidang legislasi dan pengawasan dalam waktu 5 tahun yang lalu, serta merangkum pengalaman yang diperoleh. Zhang Dejiang dalam laporannya menegaskan, kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT) adalah kebutuhan substansial dan keunggulan terbesar dalam sistem KRN, sehingga sangat penting untuk mempertahankan kepemimpinan tunggal Komite Sentral yang berintikan Xi Jinping, mengupayakan semua kekuasaan negara tetap dimiliki rakyat, dan menempatkan pelaksanaan Konstitusi pada posisi prioritas demi mendorong pemerintahan negara berdasarkan hukum di segala bidang. "Kami akan menjalankan hak legislasi, hak pengawasan, hak pengambilan keputusan serta hak pengangkatan dan hak pemecatan menurut konstitusi yang berlaku sehingga dapat dengan lebih baik memenuhi tuntutan rakyat atas kehidupan yang indah," tutur Zhang Dejiang.
Zhang Dejiang mengatakan, selama 5 tahun ini, KRN ke-12 telah menyusun 25 Undang-Undang, merevisi 127 Undang-Undang, dan meluluskan 46 keputusan mengenai masalah hukum dan masalah penting lainnya, serta mengeluarkan 9 interpretasi hukum.
Dalam 5 tahun terakhir, Tiongkok telah mengayunkan langkah yang penting pembangunan demokrasi dan tata hukum. Sistem hukum sosialis yang berkarakteristik Tiongkok dengan konstitusi sebagai intinya telah disempurnakan lebih lanjut, dan sejumlah peraturan dan hukum yang menyangkut kepentingan negara dan kehidupan rakyat telah memasuki "jalur cepat".
Dengan dipercepatnya proses legislasi, pembentukan UU secara demokratis dan berdasarkan hukum juga turut mencapai kemajuan baru. Komite Tetap KRN secara berturut-turut mengumumkan beberapa aturan kerja, termasuk Aturan Kerja untuk Diskusi dan Konsultasi mengenai Penyesuaian Kepentingan Utama yang Terlibat dalam Perundang-undangan. Di samping itu, Komite Tetap KRN juga telah menyempurnakan sistem penasihat dan pakar legislasi, menetapkan bahwa RUU yang diperiksa oleh Komite Tetap untuk pertama kali maupun kelanjutannya akan diumumkan kepada masyarakat untuk meminta pendapat mereka, membentuk dan memberlakukan sistem evaluasi terhadap RUU sebelum diluluskan, dan menjamin pelaksanaan hukum sehingga benar-benar bermanfaat.
Dalam 5 tahun yang lalu, Komite Tetap KRN berupaya menyempurnakan mekanisme pengawasan demi meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan konstitusi dan peraturan UU lainnya serta pengawasan terhadap pekerjaan pemerintah.
Zhang Dejiang mengatakan, agar dapat secara lebih baik mengawasi anggaran belanja pemerintah, Komite Tetap KRN juga telah menginovasi mekanisme pengawasan terhadap anggaran pemerintah.
"Sangat penting untuk memprioritaskan kepentingan rakyat, kita akan menyelesaikan masalah yang menonjol dalam kehidupan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembentukan UU, pengawasan dan penanganan terhadap usulan para wakil KRN. Kita akan mendorong dan menjamin para wakil KRN menjalankan kewajiban mereka berdasarkan hukum, meningkatkan hubungan antara sesama wakil KRN, maupun hubungan wakil KRN dengan rakyat. Para wakil KRN harus menggunakan kekuasaan demi kepentingan rakyat, menjalankan kewajiban demi rakyat, mengabdi untuk rakyat, dan memiliki kesadaran diri untuk menerima pengawasan dari rakyat," tegas Zhang Dejiang.