Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano pada hari Sabtu (21/4) lalu menyatakan bahwa serangkaian aksi pemberantasan narkotika dan kriminalitas yang dicetuskan Rodrigo Duterte sejak menjabat sebagai Presiden Filipina bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia rakyat Filipina. Pernyataan itu merupakan sanggahan atas kritik yang dilancarkan AS terhadap aksi pemberantasan nakotika Filipina dalam Laporan Hak Asasi Manusia 2017 yang diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada hari Jumat lalu (20/4).

Cayetano mengatakan, sebagai negara berdaulat, Filipina mempunyai pemerintah yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah bagi rakyatnya. Pemerintah Filipina secara tegas memberantas kriminalitas, terutama perdagangan narkotika, tujuannya adalah untuk melindungi HAM rakyat Filipina dan mencegah narkotika merajalela.

Cayetano menambahkan, Filipina memiliki proses dan mekanisme sendiri untuk melindungi serta menghormati HAM rakyat, dan tidak memerlukan perintah dari negara-negara yang menganggap dirinya lebih memahami Filipina daripada rakyat Filipina sendiri. Ia menegaskan kembali bahw, dalam aksi pemberantasan narkotika selanjutnya, Filipina akan menaati hukum dan melindungi HAM.