XINHUA: Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad Senin (28/5) berjanji akan membatalkan rencana membangun jaringan kereta api cepat Singapura-Kuala Lumpur (KL) dengan alasan proyek tersebut memakan biaya dalam jumlah besar dan tidak akan membawa manfaat fiskal bagi Malaysia. Para analis berpendapat bahwa Mahathir membatalkan proyek kereta cepat Singapura-Kuala Lumpur selain untuk menunaikan komitmennya dalam kampanye pemilihan, juga mencerminkan pendapat dan kebijakannya yang berbeda dengan pemerintah sebelumnya.

Dalam jumpa pers pada hari Senin, Mahathir menyatakan, pembatalan proyek kereta cepat Singapura-Kuala Lumpur merupakan "keputusan definitif". Ia mengatakan, setelah mundur dari proyek tersebut, Malaysia akan membayar penalti sebanyak 500 juta ringgit atau sama dengan US$ 125 juta. Malaysia akan berkonsultasi dengan Singapura soal pembayaran penalti tersebut.

Kementerian Perhubungan Singapura menyatakan, pihaknya masih belum menerima informasi resmi dari pemerintah Malaysia tentang pembatalan proyek kereta api cepat Singapura-Kuala Lumpur.

Menurut keterangan, jalur Singapura-KL dirancang dengan kecepatan maksimal 350 kilometer per jam, dan telah selesai dibangun, jarak antara kedua kota itu akan ditempuh dalam 90 menit. Mahathir mengungkapkan, investasi total proyek Singapura-KL mencapai 110 miliar ringgit.

Para analis menyatakan bahwa keputusan Mahathir tersebut tidak di luar dugaan. Di Asia Tenggara, pemerintah baru sering kali menghentikan proyek-proyek yang disetujui pemerintah sebelumnya. Hal ini di satu pihak mencerminkan perselisihan politik antara pemerintah baru dan pemerintah lama, di pihak lain juga mencerminkan pendapat yang berbeda yang dipegang partai politik yang berbeda mengenai program pembangunan negara.

Salah satu komitmen Mahathir dalam kampanye pemilu adalah menurunkan ongkos hidup dan mengurangi beban hutang negara. Setelah dilantik sebagai Perdana Menteri, Mahathir segera mengambil tindakan setimpal terkait komitmennya, antara lain, menghentikan pemungutan pajak konsumsi. Ini berarti pemerintah akan kekurangan pendapatan fiskal dalam waktu pendek. Proyek-proyek infrastruktur, termasuk proyek kereta api cepat Singapura-KL yang melibatkan hutang piutang dalam jumlah besar kemungkinan besar akan meningkatkan beban hutang pemerintah. Mahathir dan pemimpin lainnya berkali-kali menyatakan akan memeriksa kembali proyek-proyek infrastruktur ukuran besar, termasuk proyek kereta cepat Singapura-KL dan kereta api pantai timur.

Pembatalan proyek kereta cepat Singapura-KL oleh Malaysia tidak hanya disebabkan unsur-unsur dalam negeri, pada hal antara Malaysia dan Singapura jauh sebelumnya sudah berselisih mengenai perancangan jalur dan stasiun kereta api, sehingga jadwal tender terus ditunda. Ini mencerminkan permintaan yang berbeda antara Singapura dan Malaysia mengenai pembangunan jalan kereta api tersebut.

Pemerintah baru Malaysia akan memeriksa kembali proyek-proyek yang disetujui pemerintah yang lalu. Dalam hal ini tentu saja bukan Singapura yang akan terpengaruh, tapi juga negara-negara lainnya. Akan tetapi kalangan luar tidak perlu terlalu khawatir, karena kerja sama yang saling menguntungkan pasti akan membawa hasil bernas dan manfaat sejati. Pasar dan kebutuhan rakyat barulah unsur yang mendominasi kebijakan pembangunan negara.