Reformasi sistem pengobatan dan kesehatan merupakan permasalahan global, hal ini juga terjadi di Tiongkok. Pada pertengahan bulan April tahun 2009, Tiongkok susul menyusul mengumumkan dua dokumen penting mengenai reformasi sistem pengobatan dan kesehatan dan menandakan dimulainya dengan resmi sistem tersebut putaran baru. Sasaran pemerintah Tiongkok ialah pada tahun 2020 membentuk sistem pengobatan dan kesehatan pokok yang mencakup kota dan desa seluruh negeri.
Seorang lanjut usia bernama Xie Shiping kini berusia 70 tahun lebih dan tinggal di peluaran Kota Beijing, sehubungan dengan usianya lanjut, kondisi badannya tidak baik, ia sering berobat ke rumah sakit dalam kota. Xie Shiping walaupun bergabung dalam asuransi pengobatan gotong royong tipe baru setempat, tapi proporsi pengembalian biaya obat tidak terlalu besar. Ia sering pusing dengan biaya pengobatan yang tidak dapat dijangkaunya.
Sama seperti dengan Bapak Xie Shiping, banyak orang Tiongkok juga dihantui oleh masalah kesulitan berobat dan mahalnya harga obat-obatan. Pada tahun 1980-an, Tiongkok memilih model pelayanan medis dan kesehatan dengan marketisasi sebagai pengarahannya. Karena kurangnya pemasokan dana pemerintah, harga obat-obatan membubung cepat, sumber daya pengobatan memusat di kota besar dan rumah sakit besar, sehingga sumber daya sejenis di basis langka, teknik pengobatannya lemah dan biaya pengobatan warga naik dari tahun ke tahun.
Untuk mengubah situasi tersebut, konsep reformasi sistem pengobatan dan kesehatan yang direncanakan selama hampir tiga tahun dengan jelas menunjukkan bahwa sistem pengobatan dan kesehatan pokok dijadikan produk umum dan diberikan kepada seluruh nasional. Wakil Menteri Kesehatan Zhang Mao dalam penjelasannya mengatakan, berdasarkan konsep reformasi baru itu, pemerintah akan dalam skala besar menambah pasokan dana untuk usaha medis dan kesehatan, menurunkan proporsi pembayaran massa akan ongkos pengobatan agar rakyat biasa yang luas mendapat manfaat.
Zhang Mao mengatakan, untuk dalam waktu singkat memecahkan masalah sulitnya berobat dan mahalnya harga obat, dalam waktu tiga tahun akan mengadakan reformasi pada lima titik berat termasuk mempercepat pendorongan pembangunan sistem jaminan pengobatan pokok, membentuk tahap awal sistem obat-obatan pokok nasional, menyempurnakan sistem pelayanan pengobatan dan kesehatan basis, mendorong secara berangsur-angsur kesetaraan pelayanan kesehatan umum pokok serta mendorong reformasi rumah sakit umum.
Di antaranya, menyempurnakan sistem jaminan pengobatan pokok merupakan salah satu masalah yang perlu diselesaikan dewasa ini. Menurut penjelasan, dewasa ini, asuransi pengobatan pokok karyawan kota, asuransi pengobatan pokok warga kota dan pengobatan gotong royong pedesaan tipe baru yang merupakan badan utama sistem jaminan pengobatan pokok, masing-masing mencakup 200 juta lebih karyawan kota, 100 juta lebih warga kota dan 800 juta lebih warga desa, tapi tetap terdapat sebagian siswa, para tuna karya kota dan buruh migran di kota tidak tercantum dalam lingkup jaminan tersebut. Wakil Menteri Sumber Daya Tenaga Kerja Dan Jaminan Sosial, Hu Xiaoyi dalam penjelasannya mengatakan, pada tiga tahun ke depan akan bertahap memperluas lingkup jaminan tersebut dan mewujudkan asuransi pengobatan seluruh nasional.
Menurut penjelasan, reformasi baru itu akan menitikberatkan dukungan terhadap daerah bagian tengah dan barat Tiongkok yang ekonominya terbelakang dalam rangka mendorong secara bertahap kesetaraan pelayanan kesehatan umum pokok. Asisten Direktur Pusat Penelitian Kesehatan Dan Pembangunan Akademi Administrasi Umum Universitas Tsinghua, Hu Linlin berpendapat, konsep reformasi sistem pengobatan dan kesehatan yang baru untuk mewujudkan keadilan pengobatan sebagai ide intinya akan memanfaatkan kaum tani yang luas dan kelompok yang rendah penghasilannya di Tiongkok.
Berdasarkan penghitungan tahap awal, untuk menjamin dilaksanakannya dengan lancar reformasi tersebut, Tiongkok pada ke tahun mendatang akan mengalokasi dana sejumlah 850 miliar yuan RMB. Mengenai hal itu, Wakil Menteri Keuangan Wang Jun menyatakan, sekitar 40 persen dana yang akan dikucurkan untuk reformasi pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah pusat, sedangkan dana selebihnya dialokasi oleh pemerintah daerah. Pihak terkait akan mengambil langkah efektif untuk menjamin dana maha besar itu digunakan di basis.
Selain itu, reformasi sistem pengobatan Tiongkok juga mengundang perhatian yang tinggi komunitas internasional. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Margaret Chan belum lama berselang menyatakan, upaya pemerintah Tiongkok dalam merencanakan dan menyusun konsep reformasi sistem pengobatan patut dipuji. Dikatakannya, reformasi Tiongkok itu menekankan keadilan, mengajukan jaminan pengobatan yang menitikberatkan dukungan terhadap kelompok miskin, ini juga sesuai dengan prakarsa WHO.
Meskipun demikian, bagi satu negara berkembang yang berpopulasi 1.3 miliar, tugas pemerintah Tiongkok adalah berat dan menjangkau jauh.
