Pendengar CRI yang budiman, pada tanggal 13, April tahun 1950, Republik Rakyat Tiongkok menggalang hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia.

Dari tanggal 18 April hingga 24 April tahun 1955, Konferensi Asia-Afrika (KAA) atau Konferensi Bandung diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. KAA Bandung dihadiri oleh Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai beserta delegasi. Dalam KAA Bandung, "Lima prinsip hidup berdampingan secara damai" yang dikemukakan pemerintah Tiongkok dan disponsori bersama dengan pemerintah India dan Myanmar mendapat dukungan penuh seluruh peserta. Setelah berakhirnya KAA Bandung, Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai mengadakan kunjungan resmi di Indonesia.

Pada tanggal 30 September tahun 1956, Presiden Indonesia Soekarno mengunjungi Tiongkok.

Pada tanggal 1 April tahun 1961, Tiongkok dan Indonesia menandatangani perjanjian persahabatan dan persetujuan kerja sama kebudayaan bilateral.

Pada tanggal 30 Oktober tahun 1967, kedua negara membekukan hubungan diplomatik.

Pada bulan Juli tahun 1985, Tiongkok dan Indonesia menandatangani " Memorandum Saling Pengertian ( MoU ) ", untuk membuka kembali perdagangan langsung kedua negara yang terputus.

Pada bulan Juli 1990, Tiongkok dan Indonesia mengeluarkan komunike bersama tentang pemulihan hubungan diplomatik selama kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas di Tiongkok. Kedua negara sepakat memulihkan secara resmi hubungan diplomatik mulai tanggal 8 Agustus tahun 1990.

Pada bulan Agustus tahun 1990, Perdana Menteri Tiongkok, Li Peng mengunjungi Indonesia.

Dari tanggal 14 hingga 19 November tahun 1990, Presiden Indonesia Suharto mengunjungi Tiongkok.

Pada bulan Juni tahun 1991, Presiden Tiongkok Yang Shangkun mengunjungi Indonesia.

Dari tanggal 20 hingga 25 Juli 1993, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, Qiao Shi mengunjungi Indonesia.

Dari tanggal 16 hingga 19 November tahun 1994, Presiden Tiongkok Jiang Zemin mengunjungi Indonesia. Pemerintah kedua negara menandatangani " Persetujuan Tentang Promosi dan Perlindungan Investasi " dan " MoU Kerja Sama Iptek ".

Pada tanggal 13 Maret tahun 1996, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas dalam sidang dengar pendapat DPR menyatakan, Indonesia akan terus mempertahankan kebijakan " Satu Tiongkok ", dimana penyatuan kembali adalah urusan dalam negeri Tiongkok dan Indonesia tidak akan melakukan intervensi pada masalah tersebut.

Pada tanggal 20 Februari tahun 1997, Wakil Ketua Komisi Militer Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, merangkap Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Pertahanan, Chi Haotian mengadakan kunjungan persahabatan resmi di Indonesia.

Dari tanggal 11 hingga 13 April 1998, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Tang Jiaxuan mengadakan kunjungan kerja di Indonesia. Presiden Suharto dalam pertemuannya dengan Menlu Tang Jiaxuan menyatakan, Indonesia akan terus meningkatkan hubungan persahabatan dengan Tiongkok.

Pada tanggal 4 Mei tahun 1999, Presiden Indonesia Baharuddin Jusuf Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang menghapus sejumlah peraturan yang mendiskriminasi Etnik Tionghoa Indonesia. Inpres tersebut merupakan tambahan terhadap Inpres Juli 1966 dan September 1998. Inpres tersebut menuntut pejabat pemerintah meninjau kembali semua peraturan yang membatasi kegiatan belajar Bahasa Tionghoa.

Pada tanggal 1 hingga 3 Desember 1999, Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid mengadakan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Ini merupakan kunjungan perdana ke luar negeri setelah Gus Dur menjabat sebagai presiden.

Dari tanggal 8 hingga 11 Mei tahun 2000, Menteri Luar Negeri Indonesia Alwi Shhab mengunjungi Tiongkok. Kedua negara menandatangani "Pernyataan Bersama RRT dan RI tentang Arah Kerja Sama Bilateral Masa Depan" dan " MoU Pemerintah RRT dan Pemerintah RI tentang Pembentukan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral ".

Pada tanggal 19 Oktober tahun 2001, Presiden Tiongkok Jiang Zemin bertemu dengan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri dalam acara pertemuan informal pemimpin ke-9 Organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di Tiongkok.

Dari tanggal 7 hingga 11 November 2001, Perdana Menteri Tiongkok Zhu Rongji mengadakan kunjungan resmi di Indonesia. Kedua pihak menandatangani "Persetujuan Kerja Sama Kebudayaan", "Persetujuan Pungutan Pajak Ganda dan Penghindaran Pajak ", "MoU Kerja Sama Pertanian ", " MoU Kerja Sama Pariwisata" dan "MoU Pertukaran dan Kerja Sama Perbankan" serta "MoU Kerja Sama Ekonomi dan Teknologi".

Pada tanggal 17 Februari tahun 2002, Presiden Indonesia Megawati Soekarnopoutri dalam pertemuan gembira Perayaan Tahun Baru Imlek " Tahun Kuda " di Jakarta mengumumkan, pemerintah Indonesia sudah memutuskan menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai liburan nasional. Keputusan tersebut berarti pemerintah Indonesia secara resmi menghapuskan peraturan yang membatasi masyarakat Tionghoa merayakan hari raya tradisionalnya.

Pada tanggal 8 Oktober tahun 2003, Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao menghadiri KTT Tiongkok-ASEAN ke-7 ( 10+1 ) yang diadakan di Bali. Wen Jiabao menyatakan, Tiongkok dengan resmi bergabung dalam "Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama Asia Tenggara". Perdana Menteri Wen Jiabao bersama para pemimpin anggota ASEAN menandatangani "Deklarasi Bersama RRT dan Pemimpin ASEAN", dan mengumumkan pembentukan "Kemitraan strategis berorientasi perdamaian dan kemakmuran ".

Pada tanggal 4 September tahun 2004, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Indonesia, Rini MS Soewandi usai pertemuan menteri ekonomi dan perdagangan ASEAN dengan Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan yang diadakan di Jakarta, mengumumkan 10 negara ASEAN dengan resmi mengakui status ekonomi pasar penuh Tiongkok.

Pada tanggal 27 Desember tahun 2004, Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao mengirim kawat ucapan belasungkawa kepada Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Atas nama pemerintah Tiongkok, PM Wen Jiabao menyampaikan rasa simpati kepada Indonesia yang mengalami gempa bumi hebat dan tsunami. Tiongkok memutuskan menyediakan bantuan darurat kepada Indonesia dan negara-negara yang mengalami bencana gempa dan tsunami.

Pada tanggal 13 Februari tahun 2005, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek yang diadakan Dewan Senior Agama Konfusius Indonesia dan menyatakan ucapan selamat hari raya kepada masyarakat Tionghoa. Presiden SBY menjamin sepenuhnya peranan dan kedudukan masyarakat Tionghoa dalam keragaman budaya Indonesia.

Pada tanggal 29 Maret tahun 2005 subuh, terjadi gempa bumi hebat di perairan sekitar Pulau Sumatra dan menelan sejumlah besar korban tewas dan luka-luka. Pemerintah Tiongkok memutuskan menyediakan bantuan uang tunai sebesar 500 ribu dolar AS kepada pemerintah Indonesia sebagai dana pertolongan bencana. Palang Merah Tiongkok juga memutuskan menyediakan bantuan dana darurat kepada Palang Merah Indonesia sejumlah 300 ribu dolar AS.

Bulan April tahun 2005, Presiden Tiongkok Hu Jintao telah mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dalam kunjungan itu, kepala negara Tiongkok dan Indonesia telah menandatangani deklarasi bersama tentang pembinaan kemiteraan strategis antara kedua negara, dengan demikian telah menunjukkan arah bagi perkembangan hubungan kedua negara. Ini adalah juga hubungan mitra strategis pertama yang ditandatangani Tiongkok dengan negara-negara ASEAN.

Pada bulan Oktober tahun 2008, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri KTT Asia-Eropa Ke-7 di Beijing.

Selama tahun 2008, volume perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia mencapai 31,5 miliar dolar AS, naik 26% dibandingkan periode sebelumnya. Volume perdagangan ini telah merealisasikan target perdagangan 2010 senilai 30 miliar dolar AS yang ditetapkan pemimpin kedua negara.

Pada bulan Januari tahun 2010, sidang kedua Mekanisme Dialog Wakil Perdana Menteri Tiongkok-Indonesia diadakan di Jakarta. Kedua pihak bersama menyaksikan penandatanganan Rencana Aksi Deklarasi Bersama Pemerintah Tiongkok dan Indonesia tentang Pelaksanaan Kemitraan Strategis.

Saudara pendengar, untuk artikel pertama sayembara Tahun Persahabatan Tiongkok-Indonesia, ada satu pertanyaan yang perlu dijawab pendengar yang mengikuti sayembara, yaitu: Dalam kunjungan Presiden Tiongkok Hu Jintao ke Indonesia tahun 2005, hubungan macam apa yang dibina dalam deklarasi bersama Tiongkok-Indonesia?

Mudah-mudahan Anda bisa memberikan jawaban yang tepat dan mengirim kembali secepatnya kepada CRI.