Kongres Rakyat Nasional ( KRN ) sebagai badan kekuasaan negara tertinggi di Tiongkok tahun ini akan mengadakan sidang tahunan mulai dari tanggal 5 Maret. Ini merupakan peristiwa penting dalam kehidupan politik rakyat Tiongkok. Sistem KRN adalah sistem politik mendasar di Tiongkok.
Sistem KRN merupakan bentuk organisasi kekuasaan politik dan sistem politik di Tiongkok. Di Tiongkok, semua kekuasaan negara milik rakyat. Badan di mana rakyat menjalankan kekuasaan negara adalah KRN dan kongres rakyat berbagai tingkat di daerah. Kongres rakyat baik tingkat nasional maupun daerah dipilih secara demokratis, bertanggung jawab kepada rakyat dan menerima pengawasan rakyat. Sedangkan badan-badan administrasi, peradilan dan kejaksaan berbagai tingkat di Tiongkok dihasilkan melalui kongres rakyat berbagai tingkat, bertanggung jawab kepadanya dan menerima pengawasannya. Di Tiongkok, KRN adalah badan kekuasaan tertinggi negara, sedangkan kongres rakyat berbagai tingkat di daerah merupakan badan kekuasaan negara daerah.
KRN terdiri atas wakil-wakil yang dipilih berbagai propinsi, daerah otonom, kota tingkat provinsi, daerah administrasi khusus dan tentara. Etnis-etnis minoritas mempunyai wakil dalam jumlah orang tertentu dalam KRN. Masa bakti setiap periode KRN adalah 5 tahun, dan setiap tahun mengadakan sekali sidang paripurna. Dalam sidang tahunan KRN, para wakil akan mendengarkan laporan pekerjaan pemerintah yang disampaikan perdana menteri, mendengarkan laporan-laporan pekerjaan Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi, mendengarkan laporan tentang rencana perkembangan ekonomi nasional dan sosial serta tentang pelaksanaan rencana, dan laporan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara serta pelaksanaannya. Para wakil akan membahas pula laporan-laporan itu dan membuat resolusi yang terkait.
Sebagai badan kekuasaan tertinggi negara, KRN memiliki hak-hak legislatif, pengawasan, pengmbilan keputusan penting serta hak pengangkatan dan pembebas tugasan personalia. Sejak diselenggarakannya sidang pertama KRN pertama pada tahun 1954, KRN aktif menjalankan fungsi dan tugasnya, dan telah memberikan sumbangan besar kepada pembangunan demokrasi dan tata hukum. Selama 50 tahun lebih ini, 400 lebih undang-undang dihasilkan dalam pemungutan suara para wakil. Kini, sistem hukum yang berciri khas Tiongkok sudah terbentuk untuk tingkat pertama. Selain memiliki hak legislatif dan mengawasi pelaksanaan Undang Undang Dasar dan hukum, mengawasi pekerjaan Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi juga merupakan tugas dan kewajiban KRN dan Komite Tetapnya. Di samping itu, KRN memiliki pula hak untuk memutuskan masalah-masalah seperti perang dan damai, sedangkan Komite Tetapnya juga mempunyai hak mengambil keputusan mengenai masalah-masalah penting seperti penandatanganan perjanjian dengan luar negeri. Selain itu, salah satu hak dan tugas penting lainnya dari KRN ialah hak pengangkatan dan pembebas tugasan personalia, serta memilih dan menentukan anggota pimpinan instansi negara yang tertinggi. Sedangkan kongres rakyat berbagai tingkat di daerah mempunyai hak untuk memilih dan membebas tugaskan anggota pimpinan pemerintah rakyat setingkat serta ketua mahkamah rakyat dan ketua kejaksaan rakyat setingkat.
Sidang tahunan KRN yang akan diselenggarakan besok sampai tanggal 15 Maret adalah sidang ke-3 KRN ke-10. Di depan sidang itu, para wakil akan membahas laporan pekerjaan pemerintah yang disampaikan Perdana Menteri Wen Jiabao serta laporan-laporan tentang rencana negara dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, para wakil akan membahas dan mengadakan pemungutan suara mengenai rancangan " Undang Undang Antipemecah Belahan Negara", dan memilih Ketua Komisi Militer Pusat yang baru. Dalam sidang kali ini, masalah titik panas yang diperhatikan para wakil antara lain kebijakan negara mengenai pertanian, pedesaan dan petani serta pengelolaan aset negara dan reformasi badan usaha milik negara, ketidak seimbangan perkembangan antar daerah, penempatan tenaga kerja, pembangunan sistem jaminan sosial, pelestarian lingkungan dan pembangunan ekologi, antikorupsi dan pembangunan pemerintahan bersih.
