Pada tanggal 4 November tahun 2002, Perdana Menteri Tiongkok, Zhu Rongji dan pemimpin 10 negara ASEAN bersama-sama menandatangani Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Tiongkok-ASEAN. Persetujuan kerangka itu merupakan dasar hukum zona perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN (CAFTA) untuk menetapkan kerangka pokok zona perdagangan.

Isi utama sebagai berikut:

1. Isi CAFTA. Zona perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN mencakup perdagangan komoditas, perdagangan jasa, kerja sama investasi dan ekonomi. Di antaranya perdagangan komoditas merupakan isi inti CAFTA. Selain sejumlah kecil produk yang sensitif, tarif dan langkah pembatasan perdagangan pada semua produk lainnya akan dibatalkan secara bertahap.

2. Pengaturan jadwal perundingan. Perundingan perdagangan komoditas dimulai dari awal tahun 2003 dan berakhir sebelum tanggal 30 Juni tahun 2004. Perundingan perdagangan jasa dan investasi juga dimulai pada tahun 2003 dan perlu berakhir dengan secepatnya. Di bidang kerja sama ekonomi, kedua pihak sepakat untuk menitik-bertakan eksploitasi pertanian, teknologi informasi dan telekomunikasi, sumber tenaga kerja, peningkatan investasi dan eksploitasi pengairan Sungai Meikong, secara berangsur-angsur memperluas ke bidang lainnya.

3. Kerangka jadwal pembangunan CAFTA. Kedua pihak seharusnya menurunkan tarif produk normal mulai dari tahun 2005. Pada tahun 2010, Tiongkok dan anggota lama ASEAN membangun zona perdagangan bebas, dan pada tahun 2015 zona perdagangan bebas Tiongkok dengan anggota baru ASEAN diresmikan. Sampai pada waktu itu, Tiongkok dan ASEAN akan menerapkan tarif nol terhadap mayoritas mutlak produk, membatalkan langkah non tarif, merealisasi liberalisasi perdagangan.

4. Isi utama program " Panen Awal (Early Harvest Program) ". Kedua pihak merumuskan program " Panen Awal ", agar kedua pihak dengan secepatnya membagikan manfaat dari zona perdagangan bebas. Kedua pihak memutskan menurunkan tarif terhadap 500 lebih produk ( terutama produk pertanian yang tercantum dalam Peraturan Perpajakan dari ayat 1 samapi pada ayat 8 ) mulai dari tanggal 1 Januari tahun 2004, tarif produk-produk tersebut akan diturunkan sampai nol pada tahun 2006.

5. Mengenai komitmen tentang memberikan perlakuan negara preferensial multilateral kepada negara-negara ASEAN non anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Vietnam, Laos dan Kamboja masih belum bergabung dengan WTO. Untuk membantu pembangunan negara-negara tersebut, Tiongkok setuju untuk memberikan perlakukan negara preferensial multilateral, yaitu, komitmen Tiongkok kepada WTO berlaku bagi negara-negara tersebut.

6. Mengenai penyusunan peraturan perdagangan terkait. Tiongkok dan ASEAN akan menyusun peraturan mengenai tempat asal produksi, serta perutaran perdagangan anti dumping, anti subsidi, langkah jaminan dan mekanisme penyelesaian pertikaian untuk menjamin operasi normal zona perdagangan bebas.