Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-44 dan Forum Regional ASEAN ke-18 akan digelar di Bali. 19-23 Juli mendatang. Pertemuan itu akan dihadiri Menlu Tiongkok Yang Jiechi dan Menlu AS Hillary Clinton.

Masalah Laut Tiongkok Selatan kembali memanas menjelang pembukaan pertemuan ini. Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS, Mike Mullen selama kunjungannya di Tiongkok mengatakan, AS akan tetap meneruskan kehadiran tentara di Laut Tiongkok Selatan. Sebelumnya ia mengatakan, kekhawatiran AS terhadap masalah ini adalah bentrokan di Laut Tiongkok Selatan akan memicu "kesalahpahaman" dan "bentrokan di luar dugaan". Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, Jenderal Chen Bingde mengemukakan, Tiongkok dan negara-negara di sekitarnya memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk menangani masalah Laut Tiongkok Selatan, dan AS tidak perlu mengkhawatirkan hal itu.

Dilihat tanggapan media-media Asia Tenggara, sejumlah negara sedang berupaya menjadikan masalah Laut Tiongkok Selatan sebagai salah satu topik utama dalam pertemuan menlu di Bali. Ada juga pengamat Barat yang mengusulkan ASEAN untuk mendesak AS berpartisipasi dalam proses perundingan terkait. Harian Jakarta Post khusus mengangkat headline mengenai masalah Laut Tiongkok Selatan dan partisipasi AS dalam perundingan ini. Survei Jakarta Post menunjukkan, jumlah responden berimbang antara yang pro dan kontra terhadap partisipasi AS dalam perundingan untuk mengekang Tiongkok.

Sejumlah negara ASEAN memiliki sikap berbeda dalam masalah Laut Tiongkok Selatan. Bahkan di negara yang terlibat langsung dalam sengketa teritorial dengan Tiongkok, tidak semua warganya mendukung partisipasi AS dalam perundingan.

Filipina adalah negara yang berhubungan erat dengan AS. Setelah masalah Laut Tiongkok Selatan memanas, media negeri itu banyak yang melaporkan sikap AS dalam masalah ini. Menteri Luar Negeri Filipina belum lama berselang berkunjung ke AS, dan khusus menandaskan hubungan istimewa antara Filipina dengan AS. Namun banyak pakar Filipina mengatakan, adalah tidak realistis bagi Filipina untuk memainkan kartu Amerika dalam masalah Laut Tiongkok Selatan.

Profesor Benito Lin dari Ateneo DE Manila University mengatakan, dilihat dari sudut politik, pemerintah negara mana pun tidak bisa melepaskan kedaulatan atas kepulauan yang diklaimnya. Untuk menyelesaikan masalah itu, satu-satunya jalan adalah eksploitasi bersama.

Zheng Yongnian, Direktur Institut Asia Timur Universitas Negeri Singapura menyatakan, kekuatan AS selalu ada di Asia Tenggara, AS selalu adalah satu bagian dari sistem itu. Padahal, AS memiliki kepentingan yang mengakar di Asia Tenggara, dan ini tidak kalah jika dibandingkan dengan Tiongkok. Sejak masa perang dingin AS telah berupaya mengembangkan hubungan dengan negara-negara ASEAN, sedangkan Tiongkok baru mengambil langkah demikian setelah pelaksanaan reformasi dan pintu terbuka pada tahun 1979. Hubungan antara AS dan Asia Tenggara berada pada semua level, sedangkan hubungan Tiongkok dengan Asia Tenggara terutama berada pada level ekonomi. Oleh karena itu, Tiongkok selalu menghadapi masalah dalam menangani hubungan dengan AS dalam masalah Laut Tiongkok Selatan.

Menjelang pembukaan pertemuan menlu kali ini, peranan yang akan dimainkan Indonesia sebagai ketua ASEAN juga sempat mengundang perhatian media. Harian Jakarta Post mengutip Dewi Fortuna Anwar dari Habibie Centre. mengusulkan Indonesia memanfaatkan Forum Regional ASEAN dan keketuaan dalam ASEAN untuk membantu Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara meredakan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Mengenai peranan apa yang seharusnya dimainkan Indonesia, Rahimah Abdulrahim dari Habibie Centre menyatakan, "Indonesia tidak boleh 'menyiram minyak pada api', dan justru harus mempertahankan sikap netral dalam masalah ini."

Menurut analis, walaupun sejumlah negara ASEAN mendukung DOC (Declaration of Conduct) dengan hukum mengikat, namun tampaknya masih tidak memungkinkan. Banyak pakar mengusulkan diteruskannya dialog bidang energi, pelayaran, dan pelestarian lingkungan yang menjadi perhatian bersama berbagai negara. Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN adalah platform terbaik bagi dialog itu.