Juru bicara Sidang Pertama Kongres Rakyat Nasional (KRN) Tiongkok ke-12 Fu Ying menyatakan, meski terdapat perselisihan antara Tiongkok dan Jepang, namun alasan pemicu perselisihan tersebut cukup jelas. Tiongkok berharap perselisihan dapat diselesaikan melalui dialog dan konsultasi.
Fu Ying mengatakan, Pulau Diaoyu merupakan wilayah Tiongkok karena didukung fakta yang jelas. Tahun lalu pemerintah Jepang "membeli" Pulau Diaoyu dan dianggap telah melanggar kesepahaman yang tercapai antara pemerintah kedua negara ketika menggalang hubungan diplomatik. Dengan hilangnya kesepahaman tersebut, maka hilang pulalah landasan bagi Tiongkok untuk menahan diri. Oleh karena itu wajar apabila kapal pengawas maritim Tiongkok mengadakan patroli di perairan sekitar Pulau Diaoyu.
Jubir KRN: Peningkatan Reformasi dan Keterbukaan Didukung Masyarakat
Juru bicara KRN ke-12 Fu Ying mengatakan peningkatan reformasi dan keterbukaan telah mendapat dukungan yang luas berbagai kalangan masyarakat.
Fu Ying mengatakan bahwa Tiongkok telah mencapai hasil yang mengagumkan sejak melaksanakan reformasi dan keterbukaan dalam 30an tahun terakhir. Praktik telah membuktikan bahwa reformasi yang dilaksanakan di Tiongkok dianggap telah mencapai sukses, namun masih menghadapi kesulitan dan tantangan berat. Tiongkok perlu meningkatkan reformasi dan keterbukaan untuk mengatasi masalah. Dalam sidang pleno kedua Komite Tetap ke-18 Partai Komunis Tiongkok yang berakhir November lalu ditegaskan perlunya peningkatan reformasi dan keterbukaan, dan untuk itu telah dikemukakan pula beberapa usulan kongkrit.
Fu Ying mengatakan kawasan Asia Pasifik hendaknya berkontribusi memberikan kontribusi dalam memelihara perdamaian dunia. Untuk itu antar sesama negara harus perlu adanya saling percaya antar sesama negara kepercayaan, yakni negara-negara di kawasan ini harus saling menaati komitmen dan kesepahaman yang tercapai.
Mengenai ambisi Tiongkok untuk membangun diri sebagaimenjadi negara maritim yang kuat, Fu Ying mengatakan pembangunan diri sebagai negara kuat maritim yang berpengaruh merupakan kebutuhan untuk membangun modernisasi di Tiongkok. Ia mengatakan pembangunan negara maritim yang kuat harus berlandaskan prinsip perkembangan damai dan saling menguntungkan, khususnya harus mengutamakan kerja sama dengan negara-negara di sekitarnya.