Beijing (02/05/2013) – Tujuh orang Anggota Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Irmadi Lubis dari F-PDIP serta pejabat Kementerian Perdagangan RI pada Rabu malam (01/05) melakukan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Wisma Duta Besar RI Beijing. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka konsultasi publik penyusunan Rancangan Undang-Undang Perdagangan Indonesia, serta studi potensi pasar RRT. Pertemuan malam ini difasilitasi oleh Duta Besar RI untuk RRT, Imron Cotan, serta dihadiri oleh sejumlah perwakilan Staf KBRI Beijing, mahasiswa serta WNI yang berada di Beijing dan sekitarnya.
Dubes RI Beijing dalam sambutannya menyatakan bahwa Tiongkok saat ini seperti layaknya seorang gadis cantik yang cantik dan kaya, sehingga semua orang ingin mengenalnya, tidak terkecuali orang Indonesia. Karenanya tidaklah heran apabila sejak awal tahun 2013 ini telah datang berkunjungan ratusan delegasi dari Indonesia, yakni pejabat pemerintah pusat, Gubernur dan pejabat daerah, misi-misi promosi luar negeri dan civitas akademika. Indonesia telah belajar banyak dari RRT, seperti tercermin dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengambil contoh pembangunan infrastruktur RRT yang terencana dan berskala massif. RRT saat ini memiliki jalur kereta serta jalan bebas hambatan terpanjang di dunia, serta memiliki puluhan mega-airport dan mega-harbor sehingga mendukung perpindahan orang, barang dan jasa secara massal dan cost effective.
Dalam bidang perdagangan, RRT saat ini menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia dengan nilai perdagangan tahun 2012 mencapai US$ 66.6 Milyar atau naik 9.4 persen dibandingkan tahun 2011. Kenaikan ini sejalan pula dengan kecenderungan peningkatan investasi RRT di Indonesia yang mencapai US$ 2.02 Milyar pada tahun 2012, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1.2 Milyar, serta peningkatan jumlah wisatawan RRT dari 775 ribu di tahun 2011 mencapai 850 ribu di tahun 2012.
Meski demikian Dubes Imron Cotan mencatat adanya masalah trust deficit antara pelaku bisnis Indonesia dan Tiongkok. Karenanya Dubes RI Beijing membuka diskusi dengan mengusulkan dibentuknya sebuah lembaga penjamin transaksi dagang kedua negara untuk mengantisipasi masalah dan sengketa perdagangan. Lembaga ini dapat memiliki fungsi pengawasan dan penjaminan atas kualitas dan kuantitas barang, fungsi financing atau pendanaan bagi para pelaku bisnis atau UKM yang memerlukan, serta asuransi, sehingga pelaku bisnis Indonesia dapat menembus pasar RRT secara lebih luas dan terencana.
Kemudian dalam sesi diskusi antara Anggota Komisi VI DPR RI dengan masyarakat Indonesia di Beijing muncul masukan-masukan mengenai pentingnya dukungan pemerintah dalam bidang perdagangan produk pertanian baik untuk konsumsi domestik maupun untuk ekspor. Atase Perdagangan KBRI Beijing, Marolop Nainggolan, juga memberikan gambaran singkat mengenai besarnya subsidi dan dukungan kebijakan yang diberikan Pemerintah RRT kepada pelaku dunia usaha Tiongkok. Ketimpangan perdagangan antara RI dan RRT salah satunya terjadi akibat peran Pemerintah RRT yang sangat besar dalam memberikan dukungan dan subsidi bagi infant industry, dan pemberian disincentive bagi industri yang tidak kompetitif agar mereka pindah ke bidang usaha lain.
Pertemuan masyarakat malam ini ditutup dengan ramah tamah dan makan malam bersama. Kunjungan Anggota Komisi VI DPR RI di Beijing akan berlangsung hingga hari Sabtu (04/05) dengan agenda pertemuan dengan Komisi Hukum dan Komisi Keuangan Parlemen China (National People's Congress), pertemuan dengan China-ASEAN Business Council, pertemuan dengan Vice Chairman of China Council for Promotion of International Trade/CCPIT.
